Breaking News:

Pokja Rumah Demokrasi Kalbar: Pemerintah Diharapkan Fokus Pada Vaksin

"Laporan pertanggung jawaban dana covid aja enggak jelas dan transparan, jadi hal itu bisa aja adanya penyelewengan," terangnya.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kegiatan vaksinasi terhadap lansia ini dilakukan di Puskesmas Siding Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Rabu 2 Juni 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penggiat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, David Nurfianto meminta agar pemerintah bisa menghemat anggaran untuk covid-19.

"Kalau ada anggaran-anggaran yang bisa dihemat, hal-hal yang sekiranya tidak perlu jangan dilakukan," ujar David, Kamis 10 Juni 2021.

Selain itu, Ia meminta agar pemerintah bisa menggunakan dana covid yang ada dengan sebaik-baiknya. Sehingga bisa menekan penyelewengan dana yang ada.

"Laporan pertanggung jawaban dana covid aja enggak jelas dan transparan, jadi hal itu bisa aja adanya penyelewengan," terangnya.

Presiden Jokowi Kunjungi Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit

David juga mengatakan bahwa Covid tidak akan selesai hingga tiga tahun ke depan, maka penekanan dan transparansi anggaran harus jelas.

Apalagi, anggaran untuk vaksin Corona belum cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Covid ini enggak akan selesai 2-3 tahun ke depan, kalau kita banyak buang-buang anggarannya maka untuk program vaksin masyarakat akan terhambat," tandasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved