Breaking News:

211 Kawasan di Kalbar Masuk Zona Rawan Narkoba, 61 Kawasan Kategori Bahaya dan 150 Kategori Waspada

Selanjutnya langkah-langkah Supply Reduction yaitu pengurangan pasokan dilakukan dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Brigjen (Pol) Teguh Iman Wahyudi saat audiensi kepada Gubernur Kalbar di Ruang Kerja Gubernur, Rabu 9 Juni 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh BNN sampai saat ini bahwa sebanyak 2.786 kawasan di Indonesia masuk kawasan yang rawan penyebaran narkoba.

Sedangkan di Kalbar ada sebanyak 211 kawasan rawan dengan 61 kawasan dalam kategori bahaya, dan 150 dalam kategori waspada.

Hal itu disampaikan oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN,Brigjen (Pol) Teguh Iman Wahyudi usai audiensi bersama Gubernur Kalbar di Ruang Kerja Gubernur, Rabu 9 Juni 2021.

Pada audiensi tersebut juga membahas terkait Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN) 2020-2024 pada Kementerian/Lembaga dan Dunia Usaha.

“Kedatangan kita juga untuk berkordinasi dengan Gubernur Kalbar dalam rangka Perencanaan Penguatan Program Kerja Grand Design Alternative Development (GDAD) 2016 - 2025 di Provinsi Kalimantan Barat,”ujarnya.

Begini Pengakuan Kurir Narkoba yang Mengantar Sabu Seberat 1,13 Kg, Diupah Rp. 10 Juta

Ia mengatakan untuk antisipasi BNN sendiri dalam penanganan narkoba dilakukan dengan cara yang seimbang antara Demand Reduction dengan Supply Reduction.

Di mana Demand Reduction merupakan mengurangi permintaan dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dengan sosialisasi ke masyarakat.

“Supaya masyarakat tahu bahaya narkotika, merehabilitasi para penyalahguna narkotika, dan menumbuh kembangkan kepedulian masyarakat dengan membentuk pegiat dan relawan anti narkotika,”tegasnya.

Selanjutnya langkah-langkah Supply Reduction yaitu pengurangan pasokan dilakukan dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

“Tentu dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara penegak hukum dan instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena sekitar 80 persen narkoba masuknya dari luar negeri,” tutup Brigjen. Pol Teguh Iman Wahyudi. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved