Breaking News:

PKS Kalbar Siapkan Strategi Implementatif dan Detail Hadapi Pemilu 2024

"Dalam waktu dekat strategi kemenangan akan disosialisasikan ke seluruh struktur organisasi partai hingga tingkat ranting," jelasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Arif Joni, ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalbar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPW PKS Kalbar, Arif Joni Prasetyo menegaskan kesiapan partai yang dipimpinnya di Kalbar mengenai pemilu serentak 2024.

"PKS siap dengan keputusan mengenai penyelenggaraan pemilu 2024," katanya, Minggu 6 Juni 2021.

Sebagai partai politik, kata Anggota DPRD Provinsi Kalbar ini, tentu pihaknya telah menyiapkan segala sesuatu untuk kemenangan pemilu nanti.

"Dalam waktu dekat strategi kemenangan akan disosialisasikan ke seluruh struktur organisasi partai hingga tingkat ranting," jelasnya.

"Kini dalam proses penggodokan. Dua sampai tiga bulan kedepan sosialisasi strategi pemenangan itu insyaallah akan dilaksanakan. Saya optimis perolehan PKS akan meningkat. Baik tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Apakah itu pileg atau pilkada dan pilpres," tambah Arif.

Lanjut dikatakannya, strategi nanti juga telah disiapkan dengan matang sehingga jajaran dibawah langsung bekerja.

Baca juga: Pengurus PKS Kalbar Sambangi Kantor Nasdem Kalbar, Sy Doel Ingin Samakan Persepsi Membangun Kalbar

"Strategi tentu harus implementatif dan detail. Agar jajaran pengurus di tingkat bawah tinggal laksanakan. Begitu juga terkait dengan pilkada," terangnya.

Mengenai masa jabatan sejumlah kepala daerah yang akan habis tidak sampai lima tahun pada 2024, Arif mengatakan tentu parpol dan para kepala daerah sudah paham akan resikl tersebut.

"Sejak awal memang Parpol sudah tahu. Begitu juga semua cakada. Kalau masa jabatan hanya sampai 2024. Karena 2024 dijadikan pemilu dan pilkada serentak nasional," tuturnya.

Namun memang, kata dia, akan sangat disayangkan karena kebijakan Pj atau sejenisnya dari kepala daerah yang habis masa jabatannya tidak akan bisa optimal mengingat kewenangan juga terbatas.

"Yang kite sayangkan kalau kepala daerah masa jabatan berakhir di tahun 2021 atau 2022 tidak ada pilkada. Harus menunggu 2024. Sehingga banyak kepala daerah Plt. Jumlahnya cukup banyak di Kalbar. Dari Bupati, walikota dan Gubernur akan dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt. Tapi undang-undangnya seperti itu. Mau bagaimana lagi, sudah ketok palu," tutupnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved