Breaking News:

Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kubu Raya Bangun Pemahaman Masyarakat Soal Pemilu 2024

Apalagi, menjelang tahun 2024 mendatang pun penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) serentak akan kembali digelar.

Penulis: Muzammilul Abrori | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kubu Raya saat menandatangani nota kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terkait pengembangan pengawasan partisipatif, di Kantor Bupati Kubu Raya, pada Jumat 4 Juni 2021 kemarin. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Sebagai bentuk pengembangan pengawasan partisipatif dalam peningkatan kualitas demokrasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kubu Raya pun kini berupaya membangun pemahaman di masyarakat, pada Minggu 6 Juni 2021.

Apalagi, menjelang tahun 2024 mendatang pun penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) serentak akan kembali digelar.

Terkait itupula, disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, Uray Juliansyah bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dalam mendukung melakukan pengembangan pengawasan partisipatif.

Baca juga: KPAID Kubu Raya Minta Peran Orang Tua Aktif Awasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Hal tersebut juga telah tertuang dalam nota kesepakatan antara Bawaslu Kubu Raya bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

"Memang hari ini kita tidak melaksanakan pemilu atau pemilihan. Tetapi pemili atau pemilihan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Maka untuk membangun struktur demokrasi yang menjalankan persiapan untuk pemilu dan pemilihan 2024 itu tidak serta-merta kita hanya menyiapkan secepat itu. Tetapi ada tatanan-tatanan awal yang harus kita bangun," ungkap Uray Juliansyah.

"Kita telah melaksanakan nota kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Kubu Raya bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang dimana sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa kami diamanatkan untuk melakukan pengembangan pengawasan partisipatif," sambungnya.

Lanjut Uray menyatakan bahwa, pengembangan pengawasan partisipatif bukan hanya bertanggung jawab atau dititik beratkan pada Bawaslu. 

Tetapi diterang dia, Pemerintah daerah juga telah diatur didalam Undang-undang bahwa memiliki peran, untuk mensupport berbagai macam kegiatan, dalam artian bertujuan dalam pengembangan pengawasan partisipatif.

"Maka bentuk - bentuk program yang akan kita jalankan nantinya adalah, misalkan pada saat ini ada pemilihan kepala desa, kita akan mensupport bagaiamana sih pengawasan yang baik di pemilihan kepala desa, akan kita support di dinas pemdes misalkan," ucapnya.

"Terus pemberdayaan perempuan, peran perempuan dalam pengawasan partisipatif itu apa. Kita di bawaslu ini hanya sebagai ledding sektor untuk transfer knowledge terhadap pengawasan pemilu maupun pemilihan," tuturnya.

Terpenting, diharapkan Ketua Bawaslu Kubu Raya itu semua lapisan masyarakat dapat bahu-memabahu bersama dalam mendorong kesadaran untuk berpartsipatif untuk pengawasan pemilihan umum.

Baca juga: Mempererat Silaturahmi Ormawa Syariah Gelar Halal BiHalal Online

Sehingga dengan begitu, jalannya demokrasi di Indonesia pun akan dapat terbangun.

"Tetapi yang terpenting bagaiaman lita membentuk kesadaran masyarakat untuk berpartispasi dalam pengawasan. Dalam artian kalau pengawasan sudah dibangun di masyarakat kita, kami pun agak ringan kerjanya," ujarnya.

"Dan Kubu Raya satu-satu nya di Bawaslu Kabupaten/kota di Kalbar yang melaksanakan MoU dengan pihak pemerintah daerah. Inipun merupakan terobosan yang baik," imbuhnya. (*)

(Update Informasi Seputar Kabupaten Kubu Raya)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved