Breaking News:

Martin Tandatangani SK Pembentukan TP2DD

Selain itu, Alex menyebut untuk transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah Ketapang, sudah sejak beberapa tahun lalu menggunakan non tunai.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Bupati Ketapang Martin Rantan Saat Menandatangani SK pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Ketapang pada Jumat 4 Mei 2021. foto istimewa 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Bupati Ketapang Martin Rantan menandatangani Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Ketapang pada Jumat 4 Mei 2021.

Pembentukan TP2DD tersebut sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Penandatanganan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang Alexander Wilyo, Kepala Badan Pendapatan Daerah Mahyudin, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ketapang Nugroho, dan perwakilan Bank Kalbar Cabang Ketapang.

TP2DD diketuai langsung oleh Bupati Ketapang Martin Rantan.

Baca juga: Pemkab Ketapang Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Bersama Presiden

Wakil ketua dijabat oleh Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar.

Sedangkan Penjabat Sekretaris Daerah Ketapang Suherman menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian.

Sementara Sekretaris TP2DD dijabat oleh Kepala BPKAD Ketapang Alexander Wilyo.

Dalam kesempatannya, Alex mengatakan TP2DD Ketapang secara umum bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Selain itu juga mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efesiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegritas.

Selain itu, Alex menyebut untuk transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah Ketapang, sudah sejak beberapa tahun lalu menggunakan non tunai.

“Pemda Ketapang dalam merealisasikan APBD sudah melalukan transaksi non tunai sejak beberapa tahun lalu. Tidak ada lagi belanja langsung atau tidak langsung yang tunai. Semuanya non tunai,” kata Alex.

Lebih lanjut Alex menegaskan, elektronifikasi transaksi ini lebih memudahkan, efesien, efektif serta lebih transparansi.

"Sejauh ini dalam pengaplikasian elektronifikasi transaksi tidak ada hambatan. Transaksi non tunai juga lebih efesien dan transparan sehingga lebih mudah dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SK TP2DD ini diharapkan transaksi non tunai bisa diterapkan di semua sektor,” pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Smart Ketapang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved