Breaking News:

Tok! DPRD dan Wali Kota Pontianak Sahkan 11 Perda

Pengesahan 11 raperda itu merupakan 10 raperda dari eksekutif dan 1 raperda usul prakarsa DPRD Kota Pontianak.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Ridho Panji Pradana
Suasana rapat paripurna pengesahan 11 perda di Kantor DPRD Kota Pontianak, Jalan Sultan Abdurahman Kota Pontianak, Selasa 25 Mei 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPRD dan Wali Kota Pontianak mengesahkan 11 raperda menjadi perda. 

Hal ini diketahui pada rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Pontianak, Jalan Sultan Abdurahman Kota Pontianak, Selasa 25 Mei 2021.

Pengesahan 11 raperda itu merupakan 10 raperda dari eksekutif dan 1 raperda usul prakarsa DPRD Kota Pontianak.

"DPRD telah menyetujui 10 Raperda dan 1 raperda usul prakarsa DPRD Kota Pontianak menjadi Perda Kota Pontianak," kata Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar'in.

Baca juga: Wanti Pungli Pada Kenaikan Tarif Parkir di Pontianak, Wali Kota Sebut Ada Petugas Hingga CCTV

Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono berharap perda yang disahkan dapat mempermudah aparatur pemerintah daerah dalam bekerja.

"Perda tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan di pemerintah daerah, ada perda-perda yang memang menjadi kewajiban seperti penyertaan modal, ada juga perda yang memudahkan bahan dasar pelaksanaan dilapangan," kata Edi.

Walaupun memang, dikatakan Edi, sebelumnya terjadi perbedaan pendapat, pandangan dalam pembahasan bersama eksekutif, hal tersebut semata-mata untuk kesempurnaan kerangka raperda yang telah disetujui bersama untuk menjadi perda.

"Dengan disetujuinya perda tersebut tentunya menjadi landasan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Pontianak," papar Wali Kota.

Untuk diketahui, ke-11 perda yang telah disahkan itu ialah pertama pembangunan ketahanan keluarga, kedua pengelolaan sampah, ketiga perubahan atas perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Keempat pencegahan dan penanggulangan HIV dan Aids, kelima pendidikan karakter dan akhlak mulia, keenam bantuan keuangan partai politik, ketujuh perubahan atas perda nomor 3 tahun 2020 tentang perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat khatulistiwa Pontianak.

Kedelapan perubahan atas perda nomor 4 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal Pemkot Pontianak pada perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat khatulistiwa Pontianak.

Kesembilan pelayanan air minum perusahaan umum daerah tirta khatulistiwa, kesepuluh perubahan keempat atas perda nomor 7 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum tirta khatulistiwa dan badan layanan umum daerah. (*)

(Update Informasi Seputar Kota Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved