Breaking News:

Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan Berharap Bupati Terpilih Tak Tergiur Pimpin Parpol

Posisi sebagai non partai sebagai Bupati dinilai lebih efektif untuk melakukan komunikasi politik baik pada level daerah maupun nasional.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Sekertaris Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan Aan Sumantri. (Istimewa) 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Sekertaris Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan Aan Sumantri mengatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sambas telah selsai dan masyarakat kabupaten Sambas telah memilih pasangan H Satono, S.Sos,i., MH dan Fahrur Rofi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas.

Dengan diberlakukannya pilkada serentak di tahun 2024, otomatis periodesasi pasangan yang di singkat SAFAR itu diharapkan bisa menunaikan janji-janji politiknya di masa kampanye, dengan jabatan yang diperkirakan hanya kurang lebih 3 tahun.

Hal ini sesuai dengan diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 2016 perubahan dari UU Nomor 1 tahun 2015 tentang pemungutan suara serentak nasional pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Wakil, Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan Tahun 2024.

"Dengan waktu yang singkat tersebut diharapkan pasangan safar fokus dalam menjalankan roda pemerintahan agar visi misi Sambas Berkemajuan dapat tercapai dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas meningkat," ujarnya, Selasa 18 Mei 2021.

Baca juga: Pasca Idul Fitri, Pos Penyekatan Periksa Warga yang Melintasi Perbatasan Bengkayang-Sambas

Kata dia, berkaca pada dua (2) periode Pasca Pilkada Sambas. Bupati terpilih menjadi figur yang sangat diharapkan oleh partai politik untuk mendongkrak popularitas partai dengan menjadikan Bupati terpilih sebagai Ketua DPC atau DPD Partai Politik di tingkat daerah.

"Oleh karenanya pada figur Satono ini diharapkan tidak tergiur untuk memimpin partai politik di Kabupaten Sambas. Hal ini agar lebih fokus menjalankan roda pemerintahan," katanya.

Hal ini kata Aan, adalah semata-mata agar bisa fokus pada program-program pembangunan Kabupaten Sambas. Meskipun, Wakil Bupati terpilih sudah di tetapkan sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sambas.

"Meskipun langkah tersebut telah diambil oleh wakil bupati terpilih yang menjadi Ketua DPD PAN Kabupaten Sambas. Memang secara aturan tidak ada larangan bagi bupati/wakil bupati untuk menjadi ketua sebuah partai politik," sambungnya.

"Jangan sampai demi untuk mengamankan tiket pencalonan di periode ke dua Bupati terpilih tergiur terhadap tawaran memimpin partai. Karena jika fokus menunaikan janji-janji kampanye secara otomatis simpati masyarakat akan tetap memilih Pasangan petahana," tuturnya.

Jika semua janji politik bisa di penuhi kata Aan, bukan tidak mungkin banyak parpol yang akan dengan sendirinya mengusung Bupati Incumbent untuk maju di periode kedua.

"Kalaupun tidak dipinang partai politik, bagi petahana sangat mudah untuk calon melalui jalur independen," tuturnya.

Posisi sebagai non partai sebagai Bupati dinilai lebih efektif untuk melakukan komunikasi politik baik pada level daerah maupun nasional.

"Hal ini karena dikhawatirkan jika memimpin partai politik bupati larut dalam dinamika partai dan fokus membesarkan partai, sehingga simbol-simbol partai selalu yang dikedepankan dalam pembangunan," tutup Aan Sumantri. (*)

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved