Breaking News:

Bupati Landak Mutasi Puluhan Kepala SMP dan SD

Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang mutasi, pembebasan dan pengangkatan kepala sekolah dan mutasi guru Sekol

Penulis: Alfon Pardosi | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat menyerahkan SK mutasi Kepala SMP dan SD pada Selasa 18 Mei 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang mutasi, pembebasan dan pengangkatan kepala sekolah dan mutasi guru Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2021, di Aula Utama Kantor Bupati Landak, Kalimantan Barat pada Selasa 18 Mei 2021.

Ada 38 orang calon kepala sekolah SD dan 30 orang calon kepala sekolah SMP yang akan menerima SK, dengan turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Kepala BKPSDM Kabupaten Landak, Kadis DISDIKBUD Kabupaten Landak, Pejabat Eselon III dan IV DISDIKBUD Landak dan Koordinator Pengawas Kabupaten Landak.

Dalam sambutanya Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyampikan bahwa salah satu unsur keberhasilan yang tertuang dalam indikator kinerja utama adalah indeks pendidikan. 

Baca juga: Bapemerda DPRD Landak Rapat Bahas Kelembagaan Adat Dayak

Pendidikan menjadi salah satu elemen dalam indeks pembangunan manusia dan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan mutu setiap pendidikan. Pencapaian target tersebut menjadi tugas bersama terutama dijajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Kepala Sekolah.

"Bagi Kepala sekolah yang masih bertugas dan yang akan diangkat menjadi kepala sekolah agar bekerja dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan," ujarnya.

"Kinerja saudara akan di evaluasi setiap tahunnya meliputi komponen tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Hasil penilaian kinerja tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pemberhentian penugasan maupun perpanjangan masa tugas," tukas Karolin.

(Update Informasi Seputar Kabupaten Landak

Lebih lanjut Karolin menjelaskan bahwa  Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manejerial.

Sehingga kepala sekolah tidak diperbolehkan untuk mengajar dikelas, kecuali ada hal-hal tertentu dan tugas utama kepala sekolah adalah mengelola sekolah sedemikian rupa sebagi simbol tetap pelayanan pendidikan dan pelayanan publik.

"Selain bidang kesehatan seperti Rumah Sakit atau Puskesmas sebagai pelayanan masyarakat, Bidang Pendidikan juga bagian dari pelayanan publik yang merupakan tugas wajib dari pemerintah daerah," ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved