Breaking News:

Cari Solusi PETI Jangka Panjang Pemkab Sintang Perjuangkan Legalitas

Syarat utama kata Jarot, penambangan emas harus zero merkuri, kemudian mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dan tidak menggunakan alat berat.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Sintang, Jarot Winarno. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Bupati Sintang, Jarot Winarno menegaskan dampak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap lingkungan tidak bisa ditawar. Namun, pemerintah dan aparat tidak bisa serta merta melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal tersebut. Sebab, dikhawatirkan terjadi konflik sosial di masyarakat.

"Kita sadari bersama bahwa PETI itu ada dampak lingkungannya, itu pasti ndak bisa ditawar. Seperti penggunaan merkuri, sedimentasi sungai, terutama di sungai kecil, sungai sepauk coklat semua. Jadi PETI itu ada dampak lingkungannya, sehingga harus kita atur," tegas Jarot, Senin 17 Mei 2021.

Menurut Jarot, dalam mengatur penambang emas ilegal tersebut, solusi jangka panjang yaitu aspek legalitas. Pemkab Sintang sejak tahun lalu sudah mengusulkan 19 lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke Pemprov Kalbar. Namun, usulan itu sampai sekarang belum direspon.

"Kita mulai sejak tahun lalu, untuk mengusulkan WPR, kita sudah tindaklanjuti, kita sudah mengusulkan 19 tempat untuk WPR, hanya sampai sekarang respon dari provinsi belum ada, karena memang kewenangan (pertambangan) provinsi, bukan kita," jelas Jarot.

Baca juga: Ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Sintang Terima Remisi Idul Fitri

Jarot menilai, jika daerah masih punya kewenangan untuk kewenangan untuk mengurus pertambangan, maka solusi PETI yang sudah bertahun-tahun bisa tuntas. "Pemerintah gitu, dari kita kewenangan sudah dicabut untuk memberi perizinan, tetapi ketika penegakan hukum kita yang maju paling depan. Kan jadi susah kita. Kalau lah perizinan kita bisa segera kita buat WPR, kalau menyalahi aturan yang ada izinnya kita cabut," ujarnya.

Menurut Jarot, pemerintah harus bijak memberikan solusi jangka pendek terhadap penambang emas ilegal sembari menunggu izin WPR dari pemerintah provinsi. Kebijaksanaan diperlukan, mengingat saat ini masih situasi pandemi covid-19 yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

"Jangka pendek sebelum WPR itu terbentuk, kita harus mencari solusi. Pertimbangannya situasi ekonomi, pandemi seperti ini, sudah pasti keluhan masyarakat, sementara harga komoditas fluktuatif, karet naik turun, sawit oke, emang ekonomi masyarakat sulit. Oleh sebab itu, solusi jangka pendek ini kita musti bijaksana, segera kita atur untuk mengurangi dampak lingkungannya, tapi masih memberikan kesempatan mereka dengan aturan tertentu," jelas Jarot.

Syarat utama kata Jarot, penambangan emas harus zero merkuri, kemudian mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dan tidak menggunakan alat berat.

"Kadang mereka itu berjejer sampai ke tengah sungai, luar biasa di satu desa, ini kita atur, kemudian lagi tidak mengganggu arus lalu lintas transportasi sungai. Inilah kira-kira detialnya, akan kita rumuskan lebih detail lagi. Kedepan kita rumuskan bagaimana pengaturan yang bisa mengurangi dampak lingkungan sambil memberikan kesempatan mereka untuk mencari nakah. Jangka panjang yang pasti aspek legalitas, yaitu WPR," ungkapnya.

Kapolda Kalimantan Barat Irjen. Pol. R. Sigid Tri Hardjanto menyadari, penegakan hukum bukan menjadi solusi yang permanen dalam hal permasalahan PETI.

Oleh sebab itu, Kapolda mendorong pemerintah agar mengupayakan legalitas.

"Ini yang sedang saya inisiasi sehingga jajaran Polres melakukan maping dan profiling. Kemudian baru kita sarankan solusi permanen dari PETI yang ilegal menjadi memiliki ijin dengan mendorong untuk mengurus perijinan baik secara perorangan, koperasi maupun kelompok," saran Kapolda.

Selama menunggu proses adanya ijin bagi para pekerja Peti dari yang berwenang di wilayah Kabupaten Sintang, Kapolda mengingatkan kepada personil baik yang berada di Polres maupun Polsek untuk terus melakukan iimbauan dan sosialisasi. (*)

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved