Breaking News:

Rugikan Negara Hingga Rp 8,2 Milyar, Kajati Kalbar Bacakan Dakwaan 8 Terdakwa Kasus Kredit Fiktif 

Pembacaan Dakwaan terhadap para terdakwa pun dilakukan sendiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi.

TRIBUNPONTIANAK/Ferryanto
Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi saat bacakan dakwaan kepada 8 terdakwa kasus dugaan korupsi kredit fiktif yang rugikan negara hingga 8,2 milyar rupiah di Kabupaten Bengkayang, Senin 10 Mei 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi kembali duduk beracara di Persidangan sebagai Jaksa penuntut umum dalam sidang perdana, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengajuan kredit fiktif di salah satu bank yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 8.238.743.929,-. di Kabupaten Bengkayang, Senin 10 Mei 2021.

Pada sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pontianak, sebanyak  8 terdakwa yang masing - masing berinisial MY, SR, J, JDP, DWK, S, PP dan A di dakwa dengan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Pembacaan Dakwaan terhadap para terdakwa pun dilakukan sendiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi.

Baca juga: Tahanan Kabur, Mashudi Sebut Bangunan Polsek Pontianak Utara Sudah Usang dan Perlu Perhatian Serius

Masyhudi menjelaskan, dimanapun Jaksa merupakan satu kesatuan, apapun jabatan yang saat ini di pegang, bilamana perintah datang maka tiap jaksa wajib mematuhi dan beracara di Pengadilan menduduki posisi Jaksa Penuntut Umum.

Dalam Korps Adiyaksa terdapat sebuah istilah Een EN Ondelbaar, yang berarti Jaksa itu satu dan tidak terpisah pisahkan.

"Mau Jabatannya Kajati, Wakajati, Kajari, Asisten semua sama, pada saat diberi perintah untuk sidang ya harus sidang,"tuturnya.

Dengan ia duduk sebagai jaksa penuntut umum  di persidangan, ia menyebutkan hal tersebut juga merupakan satu bentuk percontohan bagi para jaksa - jaksa yang baru saja menyelesaikan PPPJP (Pendidikan Pelatihan Pembentuk Jaksa).

Selain itu, ini juga merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam menegakkan hukum khususnya kasus tindak pidana Korupsi.

Pada kasus yang merugikan negara lebih dari 8 milyar rupiah ini, dikatakan Masyhudi, Kejaksaan sudah berhasil mengembalikan kerugian negara lebih dari 3,3 milyar rupiah.

"Memang masih kurang dari separuh, tetapi upaya kejaksaan terus dilakukan untuk memulihkan kerugian negara Hingga 100%," ujar Masyhudi.

Atas dakwaan dari Jaksa, 3 dari 8 terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi. (*)

Penulis: Ferryanto
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved