Breaking News:

Pemkab Mempawah Sampaikan Dua Buah Raperda Kepada DPRD

"Intinya telah kita sampaikan, dengan tujuan agar dapat dibahas dan disetujui menjadi peraturan daerah (Perda) Kabupaten Mempawah," jelasnya.

Penulis: Ramadhan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Mempawah, Erlina, didampingi Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, menerima berkas usulan Raperda dari DPRD Mempawah, pada rapat Paripurna di kantor DPRD Mempawah belum lama ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Bupati Mempawah, Erlina, atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menyampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD untuk dikaji menjadi Peraturan Daerah.

"Benar, kemaren pada 6 Mei saat Paripurna di DPRD, telah kita sampaikan dua buah Raperda, yakni terkait Retribusi tempat khusus parkir, dan yang kedua mengenai penyertaan modal pemerintah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat," jelasnya, Senin 10 Mei 2021.

Dikatakan Erlina, bahwa DPRD pada saat itu juga menyampaikan usulan 3 buah Raperda inisiatif DPRD.

"DPRD juga menyampaikan penjelasannya mengenai Raperda inisiatif DPRD itu sendiri," ungkapnya.

Lebih lanjut, Erlina kembali menyebutkan bahwa ke dua Raperda usulan Pemkab Mempawah telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan surat Bupati Mempawah.

"Intinya telah kita sampaikan, dengan tujuan agar dapat dibahas dan disetujui menjadi peraturan daerah (Perda) Kabupaten Mempawah," jelasnya.

Baca juga: DPRD Mempawah Usulkan Tiga Buah Raperda

Erlina juga menjelaskan, dengan telah diberlakukannya ketentuan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan otonomi daerah, telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, agar melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan segala potensi yang dimiliki daerah.

Dalam rangka meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya deregulasi dengan sasaran yang rasionalistis, efektif dan efesien.

"Ketentuan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan peraturan daerah," katanya.

Selanjutnya kata Erlina, sebagaimana ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menentukan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda.

"Perda sebagaimana dimaksud dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah," tutupnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved