Breaking News:

DPRD Mempawah Jelaskan Mengenai Tiga Buah Usulan Raperda

Menurutnya, berdasarkan Pasal 28E UUD Negara RI Tahun 1945, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia dalam hal ini mengakui adanya hak bagi seluruh warg

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Mempawah, Erlina, didampingi Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, menerima berkas usulan Raperda dari DPRD Mempawah, pada rapat Paripurna di kantor DPRD Mempawah belum lama ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - DPRD Kabupaten Mempawah telah menyampaikan penjelasan mengenai 3 (tiga) buah Raperda usulan Legislatif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Mempawah, Zulkarnain, yang merupakan Juru Bicara Anggota DPRD Mempawah mengatakan usulan tersebut telah disampaikan pada saat rapat Paripurna di kantor DPRD.

"Benar, 6 Mei yang lalu telah kita laksanakan rapat Paripurna dan kita sampaikan tiga buah usulan Raperda tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, yakni terkait Raperda tentang Pondok Pesantren, Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan yang ketiga Raperda tentang ketahanan pangan," jelasnya, Senin 10 Mei 2021.

Lebih lanjut, Zulkarnain menjelaskan pertimbangan mengenai tiga buah Raperda yang disampaikan.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 28E UUD Negara RI Tahun 1945, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia dalam hal ini mengakui adanya hak bagi seluruh warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran.

"Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyelenggaraan pondok pesantren merefleksikan adanya perpaduan antara agama (Islam) dengan pendidikan, dimana secara umum tujuan penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantren ini dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menciptakan manusia yang berakhlak mulia (berdasarkan syariat islam), dimana secara umum hal ini dapat pula disebut sebagai perwujudan pendidikan karakter," jelasnya.

Sebagaimana diketahui pendidikan karakter ini secara implisit merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025.

Baca juga: Bupati Mempawah Jelaskan Pertimbangan Mengenai Dua Buah Raperda yang Disampaikan Kepada DPRD

Mendasarkan pendidikan karakter sebagai salah satu prioritas dalam RPJP, maka kehadiran penyelenggaraan pondok pesantren dapat dijadikan sebagai salah satu instrument dalam pencapaian hal tersebut, yang mana secara yuridis dasar hukum dalam penyelenggaraan pondok pesantren saat ini diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

"Lebih lanjut, dalam ketentuan undang-undang ini menegaskan adanya peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pengembangan pesantren," ungkapnya.

Setalah itu kata Zulkarnain, berkenaan tentang penyandang Disabilitas. bahwa penyandang disabilitas diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat.

Halaman
123
Penulis: Ramadhan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved