Breaking News:

Bupati Mempawah Jelaskan Pertimbangan Mengenai Dua Buah Raperda yang Disampaikan Kepada DPRD

Erlina juga mengungkapkan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dalam Pasal 127 huruf E dise

Penulis: Ramadhan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Mempawah, Erlina, menyampaikan usulan Raperda kepada DPRD Mempawah, pada rapat Paripurna di kantor DPRD Mempawah belum lama ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Bupati Mempawah, Erlina, atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menyampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD untuk dikaji menjadi Peraturan Daerah.

"Benar, kemaren pada 6 Mei saat Paripurna di DPRD, telah kita sampaikan dua buah Raperda, yakni terkait Retribusi tempat khusus parkir, dan yang kedua mengenai penyertaan modal pemerintah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat," jelasnya, Senin 10 Mei 2021.

Lebih lanjut Bupati Erlina menjelaskan pertimbangan mengenai dua buah Raperda yang disampaikan.

Yang pertama kata Bupati Erlina, mengenai Retribusi tempat khusus parkir.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung terlaksananya pembangunan.

"Maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang retribusi tempat khusus parkir," tegasnya.

Erlina juga mengungkapkan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dalam Pasal 127 huruf E disebutkan bahwa jenis retribusi jasa usaha termasuk di dalamnya adalah retribusi tempat khusus parkir.

Baca juga: Pemkab Mempawah Sampaikan Dua Buah Raperda Kepada DPRD

"Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha," katanya.

Dijelaskannya juga bahwa, jasa usaha merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah," ungkapnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved