Breaking News:

Pemerintah Larang Mudik Aglomerasi ! Awalnya Boleh, Kenapa Pemerintah Larang Mudik Lokal Aglomerasi?

Kawasan aglomerasi adalah beberapa kabupaten/kota yang ...................................................................

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Ilustrasi larangan mudik 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebagai bentuk upaya mencegah penularan Covid-19 yang saat ini semakin mengkhawatirkan, pemerintah melalui Satgas Covid-19 melarang aktivitas mudik lokal di kawasan aglomerasi.

Kawasan aglomerasi adalah beberapa kabupaten/kota yang berdekatan yang mendapat izin melakukan pergerakan.

"Untuk memecah kebingungan masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi, dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain," kata Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito saat konferensi pers, Kamis 6 Mei 2021.

"Perlu ditekankan bahwa kegiatan lain selain kegiatan mudik di dalam satu wilayah kota/kabupaten aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apa pun demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah," ujar Wiku.

Baca juga: Info Mudik Hari Ini ! Apa Nekat Mudik Kena Sanksi Ketika Ada Imbauan Tidak Mudik dari Pemerintah ?

Wiku menuturkan, bahwa para pemudik akan jadi beban pemerintah daerah (Pemda).

Pemda harus mengantisipasi lonjakan orang yang datang dan potensi terjadinya penularan Covid-19.

"Orang yang datang ini harusnya memahami kondisinya. Belum tentu setiap daerah mempunyai kesiapan yang sama dalam menerima orang-orang yang mudik. Para pemudik juga lebih berisiko menularkan virus kepada orang-orang lain, terutama orang-orang yang lebih tua di kampung halamannya," ujarnya.

Wiku kembali mengatakan, setelah masuk ke periode 6 - 17 Mei, memang intensitas masyarakat yang memaksakan berangkat mudik terlihat menurun.

Hal itu karena, para pemudik banyak yang sudah berangkat sebelum tanggal aturan larang mudik tersebut diberlakukan.

"Di lapangan, banyak masyarakat mencoba menawar, karena tarikan budaya mudik cukup tinggi. Maka dari itu harus kita sosialisasikan terus dan narasi (larangan mudik) nya harus satu komando, mulai dari Presiden sampai pemerintah daerah yang terkecil," ujar Wiku.

Wiku mengungkap, lima provinsi mengalami tren kenaikan kasus aktif Covid-19 selama 4 minggu terakhir atau 11 April - 2 Mei 2021.
Halaman
123
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved