Breaking News:

Pengamat Politik Kalbar Angkat Bicara Soal Ketegangan Gubernur Dengan Kepala Daerah di Media Sosial

Gubernur tidak perlu dan tidak harus bertindak sebagai Bupati atau Walikota bayangan. Kita tentu kadang merasa tidak puas dengan kinerja mereka, tapi

IST/Dok.Ireng
Pengamat Politik Kalbar, Ireng Maulana 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Pengamat Politik Kalimantan Barat, Ireng Maulana angkat bicara soal ketegangan yang kerap kali terjadi antara Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dengan beberapa Kepala Daerah. Berikut penuturan Ireng Maulana.

Perang urat saraf antara Gubernur Sutarmidji dengan Bupati dan Walikota berulang terjadi terkait penanganan Pandemi Covid-19, Kamis 6 Mei 2021.

Sebelumnya, Gubernur bersitegang dengan Wakil Walikota Pontianak, Bahasan, kemudian bersitegang dengan Bupati Kayong Utara, sekarang bersitegang kembali dengan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili.

Mereka melawan karena pertama, Bupati atau walikota bukan bawahan Gubernur baik secara politik maupun struktur. Bupati dan Walikota mitra kerja Gubernur yang harus diposisikan dengan kewenangan masing-masing.

Gubernur tidak perlu dan tidak harus bertindak sebagai Bupati atau Walikota bayangan. Kita tentu kadang merasa tidak puas dengan kinerja mereka, tapi over control bukan semangat demokrasi dan otonomi daerah.

Semua bekerja dengan kesadaran otonom. Kita tentu tidak menghendaki jika Gubernur Kalbar tergelincir menjadi "Toxic Leader" sebagai gejala psikologi kepemimpinan yang terjebak untuk mencampuri semua urusan pihak lain.

Baca juga: Bupati Sambas Atbah Angkat Suara dan Respons Pernyataan Gubernur Kalbar Sutarmidji Terkait Covid

Kedua, Gubernur belum pernah menunjukkan secara transparan dan akuntabel kinerja satgas covid Provinsi yang ia pimpin selama ini kepada publik, tapi malahan memberikan over pressure kepada otoritas di kabupaten dalam hal penanganan covid.

Gubernur sebagai ketua satgas covid Provinsi harus fair memberitahukan juga kegagalan penanganan mereka di tingkat provinsi, dan tidak menitipkan kelemahan tim Provinsi seolah-olah menjadi kesalahan di level kabupaten atau kota.

Kita tidak pernah mendengar strategi lengkap dari satgas provinsi untuk menangani covid se- Kalimantan Barat sebagai roadmap acuan bagi daerah-daerah untuk mengadopsinya, yang kita tahu malahan Gubernur berperan mengambil alih fungsi humas Provinsi atau humas satgas Provinsi dengan terus melaporkan banyak hal dan mendikte banyak hal pula tentang covid melalui medsos pribadinya, yang akhirnya memicu pertengkaran antara Gubernur dan nitizen yang kontra.

Baca juga: POSTINGAN Sutarmidji Jangan Mudik Lebaran dan Ancam PSBB Dibanjiri Komentar hingga Respon Warganet

Tapi, justru kelihatannya Gubernur menikmati polemik dan pertengkaran yang terjadi sebagai hiburan.

Halaman
12
Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved