Breaking News:

Wabup Pagi Sebut Teknologi Alat yang Mampu Membantu Mempermudah Tugas dan Pekerjaan

Dalam upaya untuk wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkua

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, didampingi Sekda Kabupaten Mempawah, Ismail, menerima cinderamata dari Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Agus Chusaini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah, melaksanakan acara pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD), bersama Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Selasa 4 Mei 2021.

Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, mengatakan saat ini perkembangan teknologi ke arah serba digital semakin pesat, dimana secara umum masyarakat memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik.

"Teknologi menjadi alat yang mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mempermudah melakukan tugas dan pekerjaan. Demikian juga dalam penyelenggaraan pemerintahan," katanya, Rabu 5 Mei 2021.

Dalam upaya untuk wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, pemerintah juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

"Komitmen pemerintah ini tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)," terangnya.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Baca juga: Pemkab Bentuk TP2DD, Wabup Pagi Harap Penerapan Digitalisasi Seluruh Urusan Pemerintah Daerah

"Sejalan dengan semangat SPBE, kementerian dalam negeri sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran menteri dalam negeri Nomor 910/1867/SJ tangga 17 APRIL 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota," katanya.

Transaksi non tunai pada pemerintah daerah kata Wabup, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kebijakan ini juga dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi," terangnya.

Menindaklanjuti surat edaran Mendagri tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah mengeluarkan beberapa peraturan bupati untuk mendorong pelaksanaan transaksi non tunai baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah.

"Perbup Nomor 83 Tahun 2017 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Perbup Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Perbup Nomor 30 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perbup Nomor 9 Tahun 2018," jelasnya.

Disisi pengeluaran daerah kata Wabup Pagi, saat ini pembayaran atas transaksi belanja di seluruh perangkat daerah, termasuk seluruh puskesmas telah dilaksanakan secara non tunai, baik pembayaran secara langsung (LS) dari rekening Kas daerah maupun pembayaran oleh bendahara melalui cash management system (CMS) bank kalbar.

"Jadi bendahara pengeluaran sekarang tidak lagi mengelola memegang uang tunai, namun melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening bendahara ke rekening penerima," tutupnya. (*)

Penulis: Ramadhan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved