Breaking News:

Pemkab Mempawah Sambut Baik Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

"Sedangkan untuk jenis pajak lainnya masyarakat diarahkan untuk melakukan pembayaran langsung ke bank melalui teller/transfer (belum online)," jelasny

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, didampingi Sekda Kabupaten Mempawah, Ismail, menerima cinderamata dari Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Agus Chusaini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah, melaksanakan acara pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD), bersama Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Selasa 4 Mei 2021.

Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi menjelaskan mengenai tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Transaksi non tunai pada pemerintah daerah kata Wabup, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut dikatakannya penerapan transaksi non tunai di Kabupaten Mempawah saat ini yakni untuk pajak daerah, berupa penerimaan pajak yang sudah dapat dilakukan secara non tunai melalui aplikasi pembayaran online, yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2).

"Sedangkan untuk jenis pajak lainnya masyarakat diarahkan untuk melakukan pembayaran langsung ke bank melalui teller/transfer (belum online)," jelasnya, Rabu 5 Mei 2021.

Baca juga: Agus Chusaini: TP2DD Akan Menjadi Forum Kordinasi Antar Instansi dan Pemangku Kepentingan Terkait

Sedangkan untuk retribusi daerah kata Pagi, yaitu retribusi dengan media pembayaran berupa SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dibayarkan langsung oleh wajib retribusi melalui teller bank/transfer. Seperti retribusi IMB, retribusi pengendalian menara telkom.

Retribusi yang menggunakan karcis masih dipungut secara tunai oleh petugas pemungut bendahara penerima. Seperti retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi persampahan, retribusi terminal.

"Sedangkan yang masih dalam proses pembayaran online adalah e-retribusi pasar yang dikelola oleh disperingdagnaker," ungkapnya.

Sehubungan dengan hal tersebut kata Muhammad Pagi, Pemkab Mempawah sangat menyambut baik keluarnya keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (Satgas TP2DD).

"Yang mana tujuannya yaitu untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengeolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah," ungkapnya.

Serta tujuannya kata Pagi, yakni mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital.

"Untuk itu kami juga sangat mengapresiasi dukungan dari Bank Indonesia, khususnya kantor perwakilan provinsi Kalimantan Barat yang sangat intens untuk mendorong daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat untuk dapat segera membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD).

Serta memberikan asistensi serta fasilitasi dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," tutupnya. (*)

Penulis: Ramadhan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved