Breaking News:

Launching TP2DD Pemkab Mempawah, Ini yang Disampaikan Sekda Ismail

Dari sisi pengeluaran yakni pembatasan pembayaran belanja secara tunai oleh bendahara, sebagian besar belanja dibayarkan melalui CMS (Cash Management

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah, melaksanakan acara pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD), bersama Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Selasa 4 Mei 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah, melaksanakan acara pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD), bersama Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Selasa 4 Mei 2021.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail menyebutkan, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Mempawah, khususnya dalam bidang keuangan daerah, dimulai sejak keluarnya surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1867/SJ Tangga 17 April 2017 Tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Setelah itu kata Ismail, ada beberapa cara yang telah dilakukan untuk implementasi transaksi non tunai.

Dari sisi pengeluaran yakni pembatasan pembayaran belanja secara tunai oleh bendahara, sebagian besar belanja dibayarkan melalui CMS (Cash Management System).

"Alhamdulillah saat ini di semua perangkat daerah, termasuk
Kecamatan, RSUD dr Rubini, dan Puskemas, seluruh transaksi belanja sudah dilakukan secara non tunai," jelasnya, Rabu 5 Mei 2021.

Lanjut setalah itu kata Ismail, dari sisi penerimaan/pendapatan yakni membatasi penerimaan setoran pajak daerah melalui bendahara, petugas pemungut wajib pajak diarahkan untuk membayar menyetor pajak daerah langsung melalui bank.

"Wacana ke depan seluruh pembayaran pajak dapat dilakukan secara online, dan wacana E-retribusi pasar (pembayaran retribussi pasar secara non tunai)," katanya.

Baca juga: Iptu Joni Hadiri Kegiatan Keagamaan Safari Ramadan Bupati Mempawah di Sungai Kunyit

Disebutkan Ismail juga, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah mengeluarkan beberapa peraturan bupati untuk mendorong pelaksanaan transaksi non tunai, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah yaitu.

Yakni Perbup Nomor 83 tahun 2017 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Perbup Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Halaman
12
Penulis: Ramadhan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved