Breaking News:

Implementasi Inpres No 2 Tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan Harap Tingkatkan Jumlah Kepesertaan

Kemudian yang terpenting Bupati, Wali Kota dan Gubernur bisa menganggarkan khususnya untuk pekerja rentan agar bisa terlindungi.

TRIBUN PONTIANAK/NINA SORAYA
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak Andry Rubiantara saat acara buka puasa bersama insan media di Kalimantan Barat pada Selasa 4 Mei 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Andry Rubiantara, mengungkapkan saat ini tenaga kerja yang tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek di Kalbar sebanyak 337 ribu peserta.

Dia berharap dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) maka bisa meningkatkan jumlah kepesertaan di Kalbar.

Ada Beasiswa Bagi Ahli Waris Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berikut, Hingga Cara Klaim Kacamata Gratis

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia.

Serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek.

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh.

Cara Klaim JHT BP Jamsostek Daring

“Karena Inpres No 2 Tahun 2021 ini ditertibkan ditujukan untuk 19 Kementerian, badan dan seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati. Mereka ini yang nantinya akan menyusun regulasi.”

“Kemudian yang terpenting Bupati, Wali Kota dan Gubernur bisa menganggarkan khususnya untuk pekerja rentan agar bisa terlindungi. Jadi dengan adanya kebijakan ini, semoga kepesertaan di Kalbar mengalami kenaikan signifikan,” katanya pada Selasa 4 April 2021.

Paritrana Award 2020 Digelar, BP Jamsostek Imbau Pemda Dukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan terkait manfaat beasiswa pendidikan anak peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK JKM.

Pembayaran beasiswa ini ditunaikan setelah keluarnya aturan turunan dari PP Nomor 82 Tahun 2019, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT.

BPJamsostek Realisasasikan Kenaikan Manfaat Beasiswa hingga Rp174 Juta untuk Dua Anak

Halaman
12
Penulis: Nina Soraya
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved