Breaking News:

Soroti APBD Sintang Tak Bergerak, Heri Jambri: Sekarang Uangnya Macet, Ngendap

Di dalam anggaran tersebut, ada peruntukannya untuk kegiatan masyarakat dan sosial. Dengan macetnya APBD, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Agus Pujianto
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang, disorot Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Heri Jambri. Pasalnya, uang rakyat tersebut tak kunjung dicairkan, padahal sudah lewat triwulan pertama.

"Sekarang masuk bulan Mei, sudah lewat triwulan pertama, sudah masuk semester pertama mau habis, tapi APBD kita tak bergerak. Kita bisa bayangkan, kuli bangunan, toko, yang mengharapkan perputaran uang dari pemerintah, sekarang uang ini macet, ngendap (di bank)," kata Heri Jambri, Selasa 4 Mei 2021.

"Apakah memang tranfer dari pusat tidak sampai ke daerah, atau daerah yang mengendapkan uangnya."

Legislator Partai Hanura ini mengungkapkan, anggaran di APBD Kabupaten Sintang, mencapai triliunan rupiah.

Di dalam anggaran tersebut, ada peruntukannya untuk kegiatan masyarakat dan sosial. Dengan macetnya APBD, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Baca juga: Posko COVID di Batas Sintang-Sekadau Diaktifkan, Petugas Periksa Para Pelaku Perjalanan ke Sintang

"Kenapa APBD kita macet, nda gerak, kenapa uang rakyat tidak berputar. Yang menikmati hanya pegawai negeri, hanya penjabat uangnya. Ini kita bisa bayangkan APBD ini ada sekian triliun rupiah, di situ ada yang peruntukannya untuk sosial, kegiatan masyarakat," jelasnya.

Heri Jambri memandang hal ini sebagai sebuah kejahatan besar, karena uang rakyat disandra tak kunjung dicairkan.

"Menurut saya Ini penyandraan dana APBD dilakukan oleh pemerintah daerah, menurut saya kejahatan besar. Coba salurkan aja dana itu, kegiatan yg membantu langsung pada masyarakat, sehingga ada penghasilan. Sekarang orang tidak takut dengan covid, tapi takut dengan kelaparan. Bayangkan kuli bangunan, toko, mereka mengharapkan dana berputar. (Tapi) ditahan oleh pemda dengan segala macam alasan, ini suatu kejahatan menurut saya. Menahan uang rakyat, dengan judul covid. Jangan pula covid ini jadi kambing hitam, dalam suatu kejahatan bernegara," sesalnya. (*)

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved