Breaking News:

Pencairan APBD Sintang Dibatasi Hanya untuk Keperluan Mendesak, Joni Sianturi Jelaskan Alasannya

Jika pencairan APBD tidak dibatasi, menurut Joni tidak ada anggaran yang bisa direfocusing untuk program vaksinasi dan oenangana corona.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Joni Sianturi. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Joni Sianturi menegaskan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang dibatasi untuk hal-hal yang penting, karena saat ini pemerintah pusat mewajibkan daerah melakukan refocusing anggaran untuk program vaksinasi dan penanganan covid.

"Ndak (ngendap di bank). Kita sekarang begini, (pencairan APBD) kita masih dibatasi dulu, karena perintah dari pusat, harus direfocusing," kata Joni, Selasa 4 Mei 2021.

Jika pencairan APBD tidak dibatasi, menurut Joni tidak ada anggaran yang bisa direfocusing untuk program vaksinasi dan oenangana corona.

"Jadi kalau ndak kita batasi, nanti duitnya abis, ndak ada untuk refocusing untuk penanganan vaksin dan corona. Jadi kita sambil (menunggu refocusing) kantor (OPD) kan sekarang sedang nyusun semua, jadi itu yang kita tunggu," jelasnya.

Baca juga: Soroti APBD Sintang Tak Bergerak, Heri Jambri: Sekarang Uangnya Macet, Ngendap

Selama refocusing berjalan, pencairan APBD hanya untuk keperluan mendesak, seperti untuk membayar tagihan listrik, air dan operasional kantor hingga pelayanan masyarakat.

"Jadi itu dibatasi dulu untuk hal- hal yang mendesak, seperti listrik, air, mungkin ada yang lain yang penting sekali seperti oprasional kantor dan pelayanan masyarakat. Kalau refocusing ndak kita lakukan, DAU akan ditunda. Jadi kita kejar itu, kalau ndak dibatasi, ndak bisa refocusing nanti. Intinya, Sudah cair APBd, untuk untuk kegiatan yang penting. Untuk yang tidak penting, kita batasi. Itu aja," jelas Joni.

Diberitakan sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang, disorot Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Heri Jambi. Pasalnya, uang rakyat tersebut tak kunjung dicairkan, padahal sudah lewat triwulan pertama.

"Sekarang masuk bulan Mei, sudah lewat triwulan pertama, sudah masuk semester pertama mau habis, tapi APBD kita tak bergerak. Kita bisa bayangkan, kuli bangunan, toko, yang mengharapkan perputaran uang dari pemerintah, sekarang uang ini macet, ngendap (di bank)," kata Heri Jambri, Selasa 4 Mei 2021.

Apakah memang tranfer dari pusat tidak sampai ke daerah, atau daerah yang mengendapkan uangnya.

Legislator Partai Hanura ini mengungkapkan, anggaran di APBD Kabupaten Sintang, mencapai triliunan rupiah. Di dalam anggaran tersebut, ada peruntukannya untuk kegiatan masyarakat dan sosial. Dengan macetnya APBD, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

"Kenapa APBD kita macet, nda gerak, kenapa uang rakyat tidak berputar. Yang menikmati hanya pegawai negeri, hanya penjabat uangnya. Ini kita bisa bayangkan APBD ini ada sekian triliun rupiah, di situ ada yang peruntukannya untuk sosial, kegiatan masyarakat," jelasnya.

Heri Jambri memandang hal ini sebagai sebuah kejahatan besar, karena uang rakyat disandra tak kunjung dicairkan.

"Menurut saya Ini penyandraan dana APBD dilakukan oleh pemerintah daerah, menurut saya kejahatan besar. Coba salurkan aja dana itu, kegiatan yg membantu langsung pada masyarakat, sehingga ada penghasilan. Sekarang orang tidak takut dengan covid, tapi takut dengan kelaparan. Bayangkan kuli bangunan, toko, mereka mengharapkan dana berputar. (Tapi) ditahan oleh pemda dengan segala macam alasan, ini suatu kejahatan menurut saya. Menahan uang rakyat, dengan judul covid. Jangan pula covid ini jadi kambing hitam, dalam suatu kejahatan bernegara," sesalnya. (*)

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved