Breaking News:

Tolak PPKM, IMM Serahkan Petisi ke DPRD, Topan: Praktek Intimidatif Hanya Lahirkan Kebencian Publik

"Kami merasa PPKM tidak tepat diterapkan, karena bupati bilang lebih banyak kasus impor, dari pontianak, singkawang, jakarta. Sedangkan yg dilaukan sa

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kapuas Raya, menyerahkan petisi menolak pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Kabupaten Sintang, kepada Wakil Ketua DPRD, Heri Jambri, Senin 3 Mei 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kapuas Raya, menyerahkan petisi menolak pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Kabupaten Sintang, kepada Wakil Ketua DPRD, Heri Jambri, Senin 3 Mei 2021.

Petisi daring yang dibuat di situs Change.org, itu sudah ditandatangani oleh lebih dari 200 orang tersebut mendesak agar pemerintah menghentikan penerapan PPKM yang dinilai tidak pro terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sintang.

"Kami merasa PPKM tidak tepat diterapkan, karena bupati bilang lebih banyak kasus impor, dari pontianak, singkawang, jakarta. Sedangkan yg dilaukan satgas razia di dalam, ndak melakukan pencegahan yang seharusnya dilakukan di batas kota," kata Kabid Hikmah PC IMM Kapuas Raya, Aldo Topan Rivaldi.

Mewakili suara UMKM, pelaku usaha dan masyarakat, IMM mendesak Satgas melakukan pencegahan covid tepat sasaran dan kontekstual.

"Daripada kejar-kejar warung kopi, mendingan tracing per desa, lebih efektif, apalagi anggaran untuk penanganan covid lumayan besar," tegasnya.

Baca juga: Update Data Covid-19 Kabupaten Sintang : 1.607 Pasien Sembuh, 44 Kasus Meninggal

Topan merasa, pemerintah tidak memperioritaskan dampak ekonomi terhadap kebijakan pencegahan corona. Akhirnya, menimbulkan ketakutan dan keresahan pelaku usaha. "Kami maunya seimbang, pencegahan iya, ekonomi juga. Jangan mempersempit UMKM. Kita memang harus menekan kasus penyebaran corona, tapi dengan cara yang tidak merugikan orang lain, tixak membunuh ekonomi," jelasnya.

Berikut isi tuntutan IMM Kapuas Raya

1. Hentikan sidak, razia dan swab di tempat usaha masyarakat yang hanha menghadirkan rasa takut, was-was, dan semakin mempersulit kegiatan usaha. Praktek intimidatif semacam ini hanya akan melahirkan kebencian publik. Tanpa dukungan publik, upaya yang dilakukan oleh satgas akan sia-sia.

2. Bangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga prokes yang dapat memutus penularan corona secara masif dengan pendekatan promotif, preventif yang inovatif, terdidik dan inklusif. Sintang dapat menjadi model dan memiliki peralatan intelektual untuk lebih maju dalam memutus mata rantai penularan covid.

3. Hentikan framing jika seolah olah tempat usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai spot penularan corona. Padahal, kasus covid bisa terjadi di tempat mana pin, termasuk kantor institusi pemerintah. (*)

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved