Breaking News:

Satgas Dinilai Arogan, DPRD Sintang Akan Tindak Lanjuti Petisi dan Tuntutan IMM Kapuas Raya

Kenapa dari pagi sampai sore tidak ada razia pekaku usaha lainnya, contoh pasar, dan lainnya. Satgas juga dinilai arogan, tidak humanis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Agus Pujianto
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri memastikan akan segera melakukan rapat kerja dengan fraksi dan instansi terkait untuk membahas petisi dan sejumlah tuntutan yang dilayangkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kapuas Raya.

"Saya pikir ini (petisi dan isi tuntutan) masuk akal, dan memang harus kita tindaklanjuti. Setelah ini saya akan rapat dengan pimpinan, dan kita undang fraksi. Kemungkinan kita akan lakukan rapat kerja dalam waktu dekat dengan pihak terkait," kata Heri, Senin 3 Mei 2021.

Legislator Partai Hanura ini menilai, petisi dan tuntutan yang ditujukan untuk Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang, masuk akal.

Pertama soal razia yang hanya dilakukan satgas di warung kopi, cafe dan tempat usaha lainnya, hanya pada malam hari.

Sementara di tempat lain, seperti instansi perkantoran, pasar tradisional dan modern tidak dilakukan.

Baca juga: Ireng Maulana Sebut Pelaku Usaha di Sintang Merasa Terintimidasi dengan Razia Satgas Covid-19

"Kenapa dari pagi sampai sore tidak ada razia pekaku usaha lainnya, contoh pasar, dan lainnya. Satgas juga dinilai arogan, tidak humanis. Seakan akan mereka ini pelaku usaha yang melanggar hukum," ungkapnya.

Selain itu, Heri Jambri juga menyoroti soal jumlah petugas satgas yang melakukan razia cenderung menimbulkan kerumunan.

"Jumlah yang razia lebih banyak, bahkan peserta razia hampir 100 orang, padahal hanya satu warung kopi. Justru mereka yang menciptakan kerumunan, dan lagi apakah mereka yang razia ini memang bebas corona, sudah diswab apa belum. Ini juga jadi pertanyaan mereka. Ini akan kita tindaklanjuti dalam rapat kerja," jelasnya.

Soal transparansi penggunaan anggaran untuk penaganan covid-19 juga dipertanyakan. Para mahasiswa IMM, pelaku usaha yang mengantarkan petisi memandang pemerintah tidak transparan.

"Saya juga jelaskan, terkait dengan dana covid di setiap desa sekarang APBdes juga ada, 8 persen. Kita bisa bayangkan ada sekitar ratusan miliar dana desa dipotong 8 persen itu sudah hampir 40 miliar, dana tersebar di setiap desa, dan bagaimana penaganannya kita tidak tahu," ujar Heri.

Heri menilai, swab massal lebih efektif dilakukan sesuai zonasi per desa yang dianggap rawan, daripada ke warung kopi. Apalagi, saat ini corona sudah sampai ke tingkat desa, dan kondisinya memperihatinkan.

"Covid ini saya pikir memperihatinkan. Sudah terjadi transmisi lokal antara keluarga. Sekarang hampir semua kecamatan sudah terpapar, di Ambalau saja sudah ada yang meninggal, di serawai, tebidah ketungau hulu, tengah, hampir semua kecamatan ada. Artinya bom waktu yang memang pemerintah daerah harus tegas dan siap menghadapi bencana ini," katanya

"Kita tidak mencari yang salah tapi memang harus melakukan kerjasama yang baik, antara masyarakat pelaku usaha, satgas sampai desa. Yang penting dengan dana yang ada ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya, secara transparan sehingga masyarakat tahu," harapnya. (*)

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved