Breaking News:

Penerima Bantuan Bedah Rumah di Mekar Sari Hilang Dari Daftar, Warga Minta Anggota DPR RI Jujur

Dirinya pun sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut. Bahkan sebelumnya dirinya telah memperjuangkan warganya sejak setahun lalu untuk masuk dalam

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Satu diantara rumah milik warga Penerima bantuan bedah rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Sejumlah Penerima bantuan bedah rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya kecewa lantaran namanya tiba-tiba hilang dari daftar, pada Senin 3 Mei 2021.

Diperkirakan lebih dari dua puluh penerima bedah rumah atau BSPS ini yang namanya diganti tanpa alasan yang jelas sehingga gagal rumahnya dibedah.

Saat dikonfirmasi, Ketua RT 001 RW 004 Dusun Sari Makmur Desa Mekar Sari, Darwis membenarkan atas kejadian tersebut.

Dirinya pun sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut. Bahkan sebelumnya dirinya telah memperjuangkan warganya sejak setahun lalu untuk masuk dalam daftar.

“Seminggu lalu saya dapat informasinya dari TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) saat sosialisasi di desa. TFL bilang hanya kerja dan dapat arahan dari tim aspirasi,” ungkap Darwis.

Terkait hal ini, Darwis pun telah menghubungi Tim Aspirasi yakni anggota DPR RI Sy Abdullah Alkadri, yang dimana diketahui BSPS ini hasil perjuangan dari Sy Abdullah Alkadri politisi Partai Nasdem yang duduk di senayan.

Baca juga: Namanya Hilang Dari Daftar Bedah Rumah, Sejumlah Penerima Bantuan di Mekar Sari Kecewa

Ia pun meminta kepada Tim Aspirasi tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban atas kejadian ini.

“Saya hubungi ke beliau. Dibilang kamu telat lapor ke saya, tapi nanti saya prioritaskan tahun depan,” katanya mengutip pernyataan Sy Abdullah Alkadri.

Janji manis ia dapatkan juga dari TFL bahwa tahun depan dapat lebih banyak untuk warganya. Namun Darwis menolak iming-iming tersebut.

“Saya berharap nama warga saya dikembalikan lagi menjadi penerima bantuan. Kasihan mereka sudah berharap sejak puluhan tahun, tiba-tiba namanya hilang,” tuturnya.

Apalagi, berkas syarat administrasi sudah lengkap semuanya dan sudah dilakukan survei bahkan telah terdaftar di SK.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyatakan tidak tahu menahu prihal program BSPS tersebut karena tidak ada lagi kewenangannya.

Melalui Ketua Tim Teknis Bantuan Rumah Tak Layak Huni Kabupaten Kubu Raya, Juni Wardana mengatakan bahwa, secara juknis Pemerintah Daerah tidak terlibat lagi atas program BSPS.

“Mulai tahun 2021 secara juknis pemda tidak terlibat lagi dengan BSPS. Sebelum 2021 memang Pemda yang langsung menanganinya sebagai tim teknis,” ungkap Juni Wardana.

Sehingga saat ini yang ditangani pemda disebutkan Juni adalah yang bersumber dari DAK dan APBD dengan sebutan program Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Sedangkan BSPS anggarannya dari APBN murni. (*)

Penulis: Muzammilul Abrori
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved