Breaking News:

Ferdinan : Investasi Harus Bermanfaat Bagi Rakyat

Diungkapkan dia, sebagaimana aturan perundang-undangan yang diamanahkan kepada DPR dan DPRD, maka sudah menjadi kewajaran untuk menerima semua aspiras

TRIBUNPONTIANAK/M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Wakil Ketua DPRD Sambas, Ferdinan Syolihin dan didampingi oleh ketua Komisi 2 DPRD Sambas, Ahmad Hafsak Setiawan dan sekretaris Komisi 2 DPRD Sambas Erwin Johana memimpin lansung rapat dengar pendapat (RDP) atau Hearing dengan agenda untuk pembahasan dugaan pencemaran lingkungan dan daerah aliran Sungai Sejangkung, oleh perusahaan sawit.

Kata dia, pada Hearing kali ini dihadirkan berbagai unsur yang ada di Kabupaten Sambas. Baik dari pihak pemerintah, perusahaan, masyarakat hingga penggiat lingkungan.

"Kita hari ini menerima hearing dari kepala desa di kecamatan Sejangkung  dan perwakilan masyarakat pengiat lingkungan," ujarnya, Senin 3 Mei 2021.

Baca juga: PT Wirata Sebut Tumpahan CPO Jadi Tanggungjawab Ekspedisi

Diungkapkan dia, sebagaimana aturan perundang-undangan yang diamanahkan kepada DPR dan DPRD, maka sudah menjadi kewajaran untuk menerima semua aspirasi dari masyarakat.

"Kta diperintahkan undang-undang untuk menerima aspirasi rakyat, karenanya hari ini kita mengundang semua elemen masyarakat yang terkait dengan kasus ini untuk membahasnya di DPRD," jelas Ferdinan.

Disampaikan oleh Politikus PDI-P itu, pada  Hearing tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi keputusan. Salah satunya adalah meminta meminta pemerintah daerah untuk hadir dalam persoalan ini.

"Sambil menunggu hasil uji laboratorium klinis yang dilakukan oleh perkim LH dan pihak Kepolisian, maka kami juga meminta pemerintah daerah bersama dengan perusahaan segera untuk merespon awal dan hadir ditengah masyarakat yang terdampak langsung pencemaran," katanya.

Karenanya kata dia, sementara waktu DPRD memberikan kewenangan penuh kepada instansi terkait untuk menangani kasus tersebut. Dan dari pihak perusahaan yang hadir kata dia, baik itu dari PT Ani maupun PT Wirata telah menyatakan kesiapannya bersama pemerintah.

"Selanjutnya, kami meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi kembali segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan tata kelola, amdal dan sebagainya," bebernya.

Lebih lanjut dia memaparkan, investasi memang harus berpihak dan bermanfaat bagi rakyat. Hal ini karena pihak perusahaan kelapa sawit mengunakan aliran sungai Sambas dan berusaha di Kabupaten Sambas, sehingga wajar jika mereka harus memahami daerah sekitar.

"Kita meminta perusahaan sawit mesti memahami kondisi dan situasi masyarakat sekitar, maka perusahaan harus menerapkan pepatah dimana bumi berpijak disitu langit dijunjung," tutupnya. (*)

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved