Breaking News:

Aliansi Buruh dan Serikat Pekerja di Kalbar Sampaikan 10 Resolusi pada Peringatan Hari Buruh

Hari Buruh dibuat untuk memperingati perjuangan bersejarah yang dilakukan oleh pekerja dan gerakan buruh, di banyak negara pada tanggal 1 Mei. 

TRIBUNPONTIANAK/Destriadi Yunas Jumasani
Solidaritas May Day Kalbar menggelar Panggung Rakyat Mimbar Bebas dalam peringati Hari Buruh Internasional di Bundaran Digulis Untan, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 1 Mei 2021. Massa menuntut keadilan bagi buruh dengan diterapkannya kebijakan terkait kesejahteraan buruh. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Peringatan Hari Buruh ini memiliki sejarah yang cukup panjang.

Hari Buruh dibuat untuk memperingati perjuangan bersejarah yang dilakukan oleh pekerja dan gerakan buruh, di banyak negara pada tanggal 1 Mei. 

Di Indonesia sendiri peringatan Hari Buruh sering adanya aksi demo para buruh di berbagai penjuru tanah air.

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda, untuk di Kalbar sendiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2021 akan diisi dengan kegiatan positif yakni bhakti sosial tanpa ada aksi dan unjuk rasa demonstrasi.

Baca juga: Peringati Hari Buruh, Mahasiswa di Pontianak Gelar Aksi

Ketua Aliansi Serikat Pekerja atau Buruh Kalbar, Suherman menjelaskan tanpa mengurangi makna peringatan May Day tersebut maka para Aliansi Serikat Pekerja atau Buruh Kalbar akan m menyampaikan resolusi dan pernyataan sikap terhadap kondisi ketenagakerjaan yang sekarang.

“Pada prinsipnya kami mencintai investasi untuk mendukung Presiden RI untuk masuknya investasi di Indonesia dalam rangka mengentaskan pengangguran. Namun kesejahteraan buruh jangan sampai degradasi dengan masuknya investasi dan hadirinya UU Omnibus Law Cipta Kerja,”tegasnya.

Ada 10 resolusi yang disampaikan oleh Aliansi Serikat Pekerja atau Buruh Kalbar dalam rangka Perayaan May Day 2021.

Poin pertama yakni Batalkan UU Omnibus Law/ UU No 11/2020 Ciptaker karena menghilangkan kepastian kerja, kepastian pendapat,dan jaminan sosial.

Poin kedua yakni meminta diberlakukan kembali Upah Minimun Sektoral Kota/kabupaten/ UMKS Tahun 2021. Ketiga, Segera Syahkan UU PKS (Penghapusan kekerasan seksual).

Keempat, usut tuntas dugaan dana korupsi buruh atau pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Kelima, libatkan Serikat Buruh/Pekerja, APINDO Gapki dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan agar tupoksi lebih efektif dan transparansi dalam rangka penindakan pelanggaran bagi perusahaan yang bandel tidak memberikan hak normatif,dan kesejahteraan kepada para buruh.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved