Breaking News:

Gelar Rakor Lintas Sektoral Lanjutan, Polres Melawi Serius Tangani PETI dan Carikan Solusi Permanen

Penanganan peti ini perlu keterpaduan seluruh elemen masyarakat yang ada, Selain unsur Pemerintah dan penegakan hukum

Dok. Polres Melawi
Polres Melawi menggelar kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral lanjutan, dalam penanganan penambangan emas tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Melawi, Jumat 30 April 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Polres Melawi menggelar kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral lanjutan, dalam penanganan penambangan emas tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Melawi di Aula Tri Brata Mapolres Melawi, Jumat 30 April 2021 pagi.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, Ketua DPRD Kabupaten Melawi Widya Hastuti, Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto, S.I.K, LO Kodim 1205/Stg Mayor Arh. Eddy Winarno, Wakapolres Melawi Kompol Agus Mulyana, Asisten 3 Setda Marsidi, Kepala BPBD, Kadis Lingkungan Hidup Drs. Junaidi. D, Para PJU Polres Melawi, Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Melawi, Kabag Tata Pemerintah Setda, Para Tokoh Masyarakat, Perwakilan Kapolsek dan Danramil serta Camat.

Kegiatan dimulai dengan paparan yang disampaikan oleh Kabag Ops Polres Melawi, AKP Aang Permana, S.I.P., M.A.P dengan memperlihatkan segala upaya yang telah dilaksanakan oleh Polres Melawi dan Polsek Jajaran dalam penanganan peti di Kabupaten Melawi.

Baca juga: Polsek Putussibau Selatan Sosialisasikan Larangan PETI kepada Masyarakat

"Segala daya dan upaya telah dilaksanakan oleh Polres Melawi dan Polsek Jajaran bersama instansi terkait lainnya dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah dalam penanganan peti ini. Mulai dari sosialisasi, penyuluhan hukum dan himbauan baik secara lisan dan berupa spanduk, hingga langkah penindakan hukum sebagai langkah terakhir dari upaya persuasif yang telah dilaksanakan dahulu," ungkap Aang Permana.

"Penanganan PETI ini perlu keterpaduan seluruh elemen masyarakat yang ada, Selain unsur Pemerintah dan penegakan hukum," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Melawi H. Dadi menyampaikan akan membentuk dan segera menerbitkan surat keputusan (SK) tim terpadu dalam penanganan peti di Kabupaten Melawi.

Ucapan terima kasih serta apresiasi juga dilontarkan Bupati Melawi terhadap upaya dari TNI-Polri dan unsur Pemerintah Desa serta tokoh masyarakat dalam penanganan peti dimulai dengan sosialisasi dan himbauan tanpa penindakan hukum sebagai langkah terakhir.

"Masyarakat juga mengucapkan terima kasih atas sosialisasi yang dilakukan. Jika dulu langsung ditindak, saat ini para pekerja peti diimbau terlebih dahulu," ucapnya.

"Pemerintah Daerah dan DPRD harus mengambil andil dalam penanganan kegiatan peti ini, supaya penambangan ilegal menjadi legal," jelasnya.

Melihat upaya yang telah dilakukan oleh para penegak hukum (Polres Melawi dan Polsek Jajaran) dan seluruh instansi terkait lainnya.

Halaman
12
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved