Breaking News:

MAKSIMALKAN Potensi PAP, Sutarmidji Singgung Ego Sektoral dan Minta Bea Cukai Awasi Ekspor Bauksit

Tapi pernah tidak, Bea Cukai menanyakan ekspor bauksit pada perusahaan, apakah sudah melalui dan memenuhi kewajiban mereka terhadap sektor perpajakan

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Gubernur Sutarmidji saat menjadi pembicara pada seminar pembahasan isu strategis Pembangunan Kalbar 2022 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin 1 Februari 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Gubernur Kalbar Sutarmidji menegaskan jangan ada ego sektoral dari instansi yang mempunyai kepentingan.

Satu diantara PAD yang menjadi kewenangan daerah adalah Pajak Air Permukaan (PAP) yang selama ini tidak maksimal dalam realisasinya.

Baca juga: Optimalisasi Pajak Daerah, Pemkab Landak Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama dengan DJP dan DJPK

Dalam kurun dua tahun terakhir 2019 ke 2020 jumlah penerimaan memang meningkat sebesar 40,76 persen sementara jumlah WP meningkat 38,04 persen.

Menurut Sutarmidji potensi pendapatan daerah dari PAP masih perlu dioptimalkan.

Sebab PAP sebetulnya jelas perhitungannya, tapi dalam implementasinya banyak istansi berkaitan masih mementingkan ego sektoral mereka, seolah hanya mementingkan urusan masing-masing.

Baca juga: Pemkab Mempawah Ikuti Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah

"Seperti ego sektoral mereka saja. Saya ambil contoh misalnya, kuota ekspor bauksit di Kalbar itu antara 20-25 juta ton per tahun," kata Midji Sutarmidji saat diwawancarai.

Dengan kuota yang ada, seharusnya Kalbar bisa menerima PAP Rp12-15 miliar pertahunnya dari sektor bauksit.  Belum lagi sektor perkebunan dan lain sebagainya.

Ia mempertanyakan pernah tidak, Bea Cukai sebagai instansi yang mengawasi ekspor, mengawasi apakah bauksit yang diekspor tersebut sudah membayar pajak air permukaan  atau tidak.

Baca juga: Gubernur Sutarmidji Tegas Minta Perusahaan di Kalbar untuk Membayar Pajak Air Permukaan   

Ia tegaskan akan membuat regulasi terkait hal tersebut, tidak boleh dulu keluar komoditas ekspor jika perusahaan tersebut belum membayar PAP.

“Tapi pernah tidak, Bea Cukai menanyakan ekspor bauksit pada perusahaan, apakah sudah melalui dan memenuhi kewajiban mereka terhadap sektor perpajakan (pajak daerah). Ini yang harus jadi perhatian ke depannya dan saya akan atur itu,” tegasnya.

Halaman
123
Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved