Breaking News:

Ramadan 2021

Mencari Hikmah Dibalik Larangan Mudik

Untuk itu, pemerintah berusaha membatasi mobilitas penduduk, agar sebaran virus tidak meluas yang akan berakibat fatal.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Elmansyah, S.PdI., M.S.I, Kaprodi Studi Agama Agama (SAA) IAIN Pontianak. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dengan bahasa yang agak provokatif, “Umat Islam Meradang Saat Mudik Dilarang”. Berbagai prasangka muncul kepada pemangku kebijakan (dalam hal ini Negara), sebagai akibat dari adanya larangan mudik.

Negara tidak pro dengan masyarakat muslim-lah, Negara hanya menjadikan pandemi sebagai alasan untuk mendiskreditkan umat Islam-lah, Negara ketakutan-lah, dan lain sebagainya. Pendek kata oleh sebagian orang, negara dianggap salah, ketika membuat peraturan tentang larangan mudik.

Jika dilihat dari Surat Edaran tentang Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H Nomor 13 Tahun 2021, merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran wabah Covid 19. Aktifitas mudik masyarakat, berpeluang meningkatkan sebaran virus dari satu daerah ke daerah yang lain, terutama dari kota ke desa.

Untuk itu, pemerintah berusaha membatasi mobilitas penduduk, agar sebaran virus tidak meluas yang akan berakibat fatal.

Masih dalam Surat Edaran yang sama, sebenarnya pemerintah sudah membuat alternatif yang masuk akal, yaitu dengan diwajibkannya setiap orang yang akan bepergian agar test keterjangkitan virus terlebih dahulu.

Baca juga: Ramadan Sebagai Pendidikan Terbaik di Masa Pandemi

Mereka yang dinyatakan negatif, dapat melanjutkan perjalanan, baik melalui darat, udara maupun laut. Sementara mereka yang dinyatakan positif, harus karantina terlebih dahulu. Itu artinya, sebenarnya mudik tidak dilarang, asalkan orang yang mudik itu sehat.

Akan tetapi, tidak semua pemerintah daerah dapat menerima mereka yang mudik, meskipun sudah menunjukkan surat bebas covid. Alasannya bisa bermacam-macam, misalnya: kita tidak tahu bahwa setelah ditest covid dinyatakan bebas, tapi diperjalanan tertular oleh pemudik yang lain, sehingga meskipun membawa surat bebas covid, tetap saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang tersebut bebas covid.

Alasan ini menjadi masuk akal, apalagi ditambah dengan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah untuk melindungi warganya agar tidak tertular. Dengan demikian, mudik tetap dilarang. Kalau pun tetap dilakukan, maka sanksinya berupa sanksi sosial, yaitu karantina mandiri selama 14 hari.

Bagi seorang pegawai, baik negeri maupun swasta, karantina 14 hari itu sungguh memberatkan. Bagaimana tidak? Waktu yang tersedia sangatlah sedikit. Kalau digunakan untuk karantina, maka tujuan mudik untuk bertemu dengan sanak saudara, tentu tidak memungkinkan. Akhirnya, mudik pun sia-sia. Tidak ada gunanya mudik, kalau tidak bisa bersilaturahim ke mana-mana!

Baca juga: Kapan Baca Qunut saat Tarawih Ramadhan ? Doa Qunut Witir Ramadhan Mulai Ramadan Hari ke Berapa ?

Dilarangnya Mudik, bukanlah sebuah malapetaka atau musibah, sehingga tidak perlu sampai dumu’u al-‘aini (bercucuran air mata). Bukankah umat Islam sudah diberi batasan dalam menghadapi suatu kejadian, bahwa maa khalaqahu bathila (apa pun yang telah diciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang sia-sia), pasti ada hikmah yang dapat dipetik. Beberapa hikmah dilarangnya mudik, dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman
12
Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved