Info Terbaru Reshuffle Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, Simak Pernyataan Jubir Presiden dan Tenaga Ahli

Info Terbaru Reshuffle Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, Simak Pernyataan Jubir Presiden dan Tenaga Ahli

Editor: Nasaruddin
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Info Resuffle Kabinet Kerja 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin hingga saat ini masih menjadi sorotan.

Terutama mengenai siapa saja menteri yang akan diganti dan sosok menteri yang akan menggantikan.

Selain itu, adanya pernyataan dari beberapa pihak juga membuat kabar reshuffle ini semakin marak.

Berikut ini adalah informasi reshuffle yang disampaikan juru bicara presiden, Fadjroel Rachman dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.

Menurut Fadjroel Rachman, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah menyinggung ihwal reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju di hadapan publik.

Seandainya reshuffle akan dilakukan, kata dia, Jokowi sendiri yang akan mengumumkan.

Baca juga: Ceramah Nuzulul Quran 2021 ! Bisa Jadi Contoh Ceramah Malam Nuzulul Quran 17 Ramadhan 1442 Hijriyah

Baca juga: PENAMPAKAN Alam Bawah Laut di Kedalaman 840 Meter, Lokasi KRI Nanggala 402 Terbelah jadi 3 Bagian

"Sebenarnya sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah menyatakan akan melakukan reshuffle kepada publik," kata Fadjroel melalui keterangan tertulis, Selasa 27 April 2021.

"Apabila reshuffle memang diperlukan, Presiden sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikan kepada publk seperti reshuffle 22 Desember 2020 di Beranda Istana Merdeka," kata dia.

Menurut Fadjroel, yang dapat dipastikan kebenarannya yakni persetujuan DPR atas pembentukan kementerian baru berupa Kementerian Investasi, serta peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Rencana peleburan Kemenristek dan Kemendikbud berdasar pada Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Fadjroel mengatakan, peleburan dua kementerian itu sesuai dengan pertimbangan pengubahan kementerian yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Baca juga: Berkas Perkara Lengkap, Polsek Sanggau Ledo Serahkan Tersangka Pencurian ke Kejaksaan

Baca juga: Sejarah Kapal Selam Awal Mula Ditemukan dan Digunakan, Ada Rahasia Kapal Selam yang Terungkap

Pertimbangan itu berupa efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah, serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Sementara itu, pertimbangan pembentukan Kementerian Investasi sesuai dengan bunyi Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008.

"Seperti untuk efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global," ucap Fadjroel.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved