Breaking News:

DPRD Akan Bentuk Pansus Raperda Perusda dan Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal

Dijelaskannya, raperda tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad . IST 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad menjelaskan jika pihaknya akan membentuk pansus terkait dengan dua raperda yang diusulkan oleh Pemprov Kalbar melalui Wagub Kalbar Ria Norsan saat rapat paripurna baru-baru ini.

Namun, dikatakan legislator dapil Kubu Raya-Mempawah ini, pansus tersebut akan dibentuk setelah lebaran idul fitri untuk kemudian selanjutnya diusulkan ke Kemendagri.

"Kita akan membentuk pansus atas raperda yang diusulkan Pemprov Kalbar, di DPRD biasanya hanya memakan waktu paling lama satu bulan untuk pembahasannya," kata Sy Amin, Selasa 27 April 2021

"Namun kadang yang lama adalah di Kementrian, sebab pengalaman sebelumnya saat pembahasan raperda terkait OPD menelan waktu hingga empat bulan," bebernya.

Baca juga: DPRD Kalbar Timbang Raperda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat

Sy Amin melanjutkan, untuk studi banding nantinya pun masih belum diketahui apakah secara langsung ataupun virtual mengingat situasi covid 19.

"Studi banding dan konsultasi masih belum diketahui, apakah secara virtual atau langsung," jelasnya.

Untuk diketahui, Wagub Kalbar Ria Norsan menyampaikan Penjelasan Gubernur terhadap Raperda terkait Perusda Aneka Usaha dan Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.

Dijelaskannya, raperda tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Raperda ini mengatur mengenai perubahan bentuk badan hukum, yang semula Perusahaan Daerah diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), yang diikuti dengan pengaturan lain.

Sementara itu raperda tentang Kearifan Lokal adalah untuk masyarakat yang berladang secara tradisional dengan cara membakar, agar mendapatkan perlindungan hukum.

Walaupun memang, dalam rangka menyikapi berbagai persoalan terkait pembukaan lahan perladangan dengan cara membakar (terbatas dan terkendali) di Kalbar, maka Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan Pergub Nomor 103 Tahun 2020.

Norsan pun berharap Raperda yang sudah disampaikan kepada DPRD Kalbar ini diharapkan dapat diproses dan dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved