Breaking News:

Pemerintah Larang Mudik, Bandara Supadio Tetap Layani Penerbangan dengan Pengetatan Penumpang

Hal itupun sesuai pada Addendum Surat Edaran (SE) nomor 13 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Nasional.

Penulis: Muzammilul Abrori | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Muzammilul Abrori
Aktivitas Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin 26 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Pemerintah resmi telah mengeluarkan regulasi peniadaan mudik pada Idul Fitri 1442 Hijriah kali ini.

Hal itupun sesuai pada Addendum Surat Edaran (SE) nomor 13 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Nasional.

Adapun Addendum tersebut mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang dibagi pada tiga periode, yakni periode pengetatan mudik Idul Fitri pada 22 April - 5 Mei 2021, periode masa peniadaan mudik 6 Mei -17 Mei 2021, dan periode pengetatan mudik pasca masa peniadaan mudik 18-24 Mei 2021.

Dan pengetatan perjalanan yang diatur itupula mencakup darat, laut, dan udara, termasuk dengan menggunakan pesawat terbang.

Baca juga: Santri Ponpes Darul Ulum Kubu Raya Bagikan Seribu Takjil

EGM Bandara Supadio Internasional Supadio Pontianak, Akbar Putra Mardhika memastikan bahwa, penerbangan masih akan dilakukan. Namun sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan SE tersebut.

"Jadi sesuai dengan SE Nomor 13 Satgas Penanganan Covid-19 Nasional. Masih terdapat penerbangan di Bandara Internasional Supadio. Jadi penerbangan ini tetap ada, namun dengan pengecualian," ungkap Akbar kepada Tribun, pada Senin 26 April 2021.

Penumpang yang masuk dalam kategori pengecualian itupun, diterangkan dia diantaranya terkait dengan penerbangan distribusi logistik atau kargo.

Kemudian penerbangan dengan perjalanan dinas atau sedang bertugas, dengan menunjukkan surat tugas dari instasi masing-masing.

Lalu penumpang dengan alasan keluarga sakit. Kunjungan duka untuk anggota keluarga yang meninggal. Serta kepentingan persalinan, dengan pendampingan maksimal dua orang anggota keluarga. 

"Ini dibuktikan juga nanti dengan surat keterangan dari lurah atau desa setempat. Sehingga ini menjadi persyaratan perjalanan," paparnya.

Lebih lanjut, pada masa peniadaan mudik ini pula, sesuai SE tersebut pada periode masa peniadaan mudik 6 Mei -17 Mei 2021, penumpang wajib melengkapi dokumen persyaratan hasil PCR 3x24 jam sejak masa pengambilan sampel atau hasil test rapid antigen maksimal 2x24 jam.

Selanjutnya pada masa pra 22 April - 5 Mei 2021 dan pasca pelarangan mudik 18-24 Mei 2021 orang boleh melakukan perjalanan dengan harus menyertakan hasil swab PCR atau Rapid antigen maksimal dengan masa berlaku 1x24 jam. 

Namun, dikatakan EGM itu bahwa pada masa peniadaan mudik ini penumpang yang akan menuju ke wilayah Kalimantan Barat tetap harus menunjukan hasil PCR 7x24 negatif.

"Persyaraan perjalanan keluar dari Kalimantan Barat itu berlaku SE Satgas Nomor 13 tadi. Tetapi ketika para penumpang yang akan masuk ke Kalimantan Barat, tetap berpedoman pada Pergub Nomor 30 dengan persyaratan harus menunjukkan hasil PCR 7x24 negatif," imbuhnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved