Sejak Lockdown Perbatasan Banyak Pedagang di Badau Tutup Karena Sepi Pengunjung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Dihadapan Anggota Komisi II DPR RI Cornelis, Kabid pos lintas batas negara (PLBN) Nanga Badau, Agato Limbat, telah menyampaikan kondisi saat ini wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kapuas Hulu) yang masih loukdown akibat penyebaran virus Corona.

"Saya sampaikan ke Anggota Komisi II DPR RI, sejak pada tahun 2019 - 2021, telah terjadi penurunan aktivitas di Perbatasan, karena kondisi Covid- 19, serta penutupan perbatasan di Indonesia maupun di Malaysia (loukdown)," ujarnya kepada, Jumat 23 April 2021.

Selain itu juga jelas Agato, akibat adanya wabah virus Corona dan loukdown wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia, banyak pedagang yang tutup karena sepinya pengunjung. "Maka dari itu saat ini masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyatakan sejak wabah virus Corona memang berbagai macam permasalahan, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi masyarakat.

Baca juga: Bupati Kapuas Hulu Minta Cornelis Bantu Bangun Jalan di Empanang - Puring Kencana

"Tentunya semua wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar mengalami hal yang sama," ujarnya.

Fransiskus Diaan juga menjelaskan, untuk sementara pembangunan terminal barang di PLBN Nanga Badau, yang merupakan aset Pemda Kapuas Hulu ini masih ditunda pengerjaannya, karena ada pemotongan anggaran karena Covid - 19.

"Kita saat ini banyak sekali mengalami kerugian dikarenakan Covid-19, kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti saat ini di perbatasan otomatis tidak bisa melakukan ekspor atau import barang-barang kebutuhan masyarakat ataupun yang sifatnya konsumtif," ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Cornelis menyatakan, semua keluhan atau kondisi di wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, akan dibicarakan ke Pemerintah Pusat, bagaimana harus ada langkah yang terbaik kedepannya.

"Pastinya semoga dengan kegiatan reses ini hasil pemantauan secara langsung serta aspirasi yang disampaikan masyarakat, maupun dari pemerintah daerah saya mampu untuk mendorong usulan dan disampaikan di pusat," ujarnya.

Terkait tanah atau aset Pemda Kapuas Hulu di PLBN Nanga Badau, Mantan Gubernur Kalbar itu juga berpesan Pemerintah Daerah, harus sering melakukan konsultasi ke Kemendagri mencari solusi tentang aset.

"Jangan terburu-buru mengurus mengenai aset daerah ini. Kita harus rajin melakukan konsultasi agar dikemudian hari kita tidak repot lagi," ungkapnya. (*)