Breaking News:

Ungkap Sindikat Mafia Tanah, Kuasa Hukum Korban Sebut Polda Kalbar Buat Terobosan Baru

Irfan Akhyari, SH., MH, (tengah) Kuasa Hukum sejumlah korban dari mafia tanah yang beraksi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ferryanto
Irfan Akhyari, SH., MH, (tengah) Kuasa Hukum sejumlah korban dari mafia tanah yang beraksi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Tribun Pontianak Ferryanto. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Seorang mantan pegawai BPN, Seorang Kepala Desa, dan dua warga Kalbar di tetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar atas kasus sindikat mafia tanah di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Para tersangka masing - masing berinsiial A seorang mantan Pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya, sekaligus ketua Ajudikasi Desa Sungai Durian, Kabupaten Kubu Raya.

Kedua UF merupakan kepala Desa Sungai Durian pada tahun 2008, ketiga H pemegang sertifikat tanah, dan kemudian T, dimana keduanya merupakan keluarga dari A.

Keempat orang tersebut di jerat dengan pasal 263 KUHP Jo Pasal 266 KUHP dan Jo 55 KUHP atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang terkait sejumlah Sertifikat Hak Milik Tanah yang menimbulkan banyak kerugian di masyarakat, dengan lokasi perkara di Desa Sungai Durian, Kabupaten Kubu Raya.

Baca juga: BPN Kubu Raya Kembalikan Hak Korban Mafia Tanah

Memanfaatkan program Ajudikasi Pertanahan pada tahun 2008 yang merupakan proses pendaftaran tanah untuk meneliti dan mencari kebenaran formil, bukti kepemilikan hak atas tanah guna memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, para tersangka berhasil memalsukan dokumen surat tanah dengan total mencapai 147 surat tanah di Desa tersebut.

Irfan Akhyari, SH., MH, Kuasa Hukum sejumlah korban, saat hadir pada konferensi pers yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda metro mengapresiasi langkah Kepolisian khususnya Ditreskrimum Polda Kalbar, Kamis 22 April 2021.

Dikatakannya, selama ini masyarakat selalu menyelesaikan terkait permasalahan administrasi pertanahan melalui jalur perdata.

Namun, sangat rapinya pekerjaaan administrasi dari mafia tanah membuat penyelesaian permasalahan administrasi tanah melalui jalur perdata terkadang sulit menang.

"Acara hukum perdata, yang dicari adalah kebenaran Formilnya, tetapi dalam materi pidana ini polisi sangat progresif sekali, karena yang dicari adalah materilnya, dan ini merupakan terobosan baru,"ujarnya menjelaskan.

Dengan adanya penyidikan oleh Polda Kalbar, maka masyarakat yang menjadi korban tidak perlu berlama - lama lagi untuk pengembalian hak - hak mereka, karena bila melalui jalur perdata maka untuk menuju putusan dapat berlangsung sangat lama.

Irfan Akhyari mengatakan dari 5 orang warga yang menjadi kliennya, total terdapat 40 sertifikat dengan luas tanah mencapai 70 hektar yang menjadi korban dari ulah pelaku, dan sebelumnya pihaknya sudah melakukan gugatan perdata atas tanah tersebut, dan hasilnya ada diantara gugatan yang dimenangkan, namun ada pula yang tidak dapat diterima dan harus di uji kembali di pengadilan umum.

"Itulah sebabnya, bila ini dilarikan ke ranah perdata, maka hanya akan dicari kebenaran Formilnya, tetapi materilnya tidak, Kalau Formilnya mereka (mafia tanah) itu sangat rapih, dan mereka (mafia tanah) bisa meyakinkan itu adalah asli,"tuturnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya penegakan hukum melalui jalur pidana ini dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah.

Saat ini, Polda Kalbar sudah membuka posko Pengaduan khusus terkait korban mafia tanah.

Bila diantara masyarakat merasa menjadi korban mafia tanah dapat segera melakukan pengaduan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar Satgas Anti Mafia Tanah. (*)

Penulis: Ferryanto
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved