Breaking News:

Pemprov Kalbar Alokasikan Dana 81 Miliar Rupiah, Dukung Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun 2021

Alokasi dana tersebut terdiri dari dukungan ekonomi Rp21,629 miliar atau 4,87 persen dan perlindungan sosial sebesar Rp59,95 miliar atau 13,5 persen.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Wagub Kalbar saat menjadi keynote speaker pada acara Rilis Kinerja APBN, Makroekonomi, dan Moneter Triwulan I Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat, di Ruang Data Analitik Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 21 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan untuk Program Pemulihan Ekonomi Daerah di Tahun Anggaran 2021.

Adapun alokasi dana untuk mendukung pemulihan ekonomi tersebut dengan jumlah untuk dukungan belanja sebesar Rp81,58 miliar atau 18,37 persen dari belanja wajib dana transfer umum senilai Rp444,055 miliar.

Alokasi dana tersebut terdiri dari dukungan ekonomi Rp21,629 miliar atau 4,87 persen dan perlindungan sosial sebesar Rp59,95 miliar atau 13,5 persen.

"Kalau kita lihat tadi pertumbuhan ekonomi kita setelah di tanggal 21 Maret 2021 mulai ada kenaikan. Ekonomi kita mulai tumbuh dari minus 2,4 persen dan sekarang mulai mengarah kepada angka 0.Artinya, tumbuh mengarah ke positif," ujarnya.

Baca juga: Pemkot Pontianak Manfaatkan Teknologi Informasi Optimalisasi Pelayanan Publik

Hal itu disampaikannya usai menjadi keynote speaker pada acara Rilis Kinerja APBN, Makroekonomi, dan Moneter Triwulan I Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat, di Ruang Data Analitik Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 21 April 2021.

Dikatakannya, serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 masih rendah, karena masih banyak kegiatan yang belum dilakukan tender.

“Sehingga nanti, mungkin setelah Hari Raya Idul Fitri ini, mungkin kita baru mengadakan tender. Apabila tender sudah dilakukan, penyerapannya akan signifikan," ungkap Wakil Gubernur.

Dia menambahkan, pemerintah provinsi dan kabupaten,kota juga berkewajiban mendorong terselenggaranya penyaluran program pemulihan ekonomi nasional.

Hal tersebut di peruntukan dibidang kesehatan berupa insentif tenaga kesehatan, serta belanja intervensi penanganan Covid-19 (sarpas, biaya klaim, dan vaksin).

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menyelenggarakan perlindungan sosial untuk dukungan daya beli demi menekan laju peningkatan kemiskinan dan kesenjangan.

"Dukungan terhadap UMKM juga dilakukan guna menopang permodalan UMKM, agar bisa bertahan pada masa pemulihan ekonomi,”ujarnya.

Pembiayaan korporasi untuk dukungan koperasi melalui BUMN dan penjaminan kredit modal kerja, serta insentif usaha untuk insentif perpajakan juga dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha, serta daya beli masyarakat. (*)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved