Breaking News:

Cegah Klaster Covid 19 TKI Mudik Lebaran, Suriansyah Harap Soliditas Satgas COVID Pusat dan Daerah

Untuk mengatasi penyebaran covid 19 ini, lanjut Suriansyah, selayaknya diperbatasan disediakan alat untuk pendeteksi, baik PCR atau lainnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah berharap seluruh elemen baik pemerintah pusat hingga daerah dapat bekerjasama untuk mencegah klaster covid 19 dari TKI di jelang mudik lebaran idul fitri. 

"Menjelang idul fitri dikawasan perbatasan seperti Sambas, Entikong, Sanggau dan lainnya memang sering kali, seperti biasanya dipenuhi dengan WNI yang bekerja di Malaysia. TKI tersebut ada yang legal dan ilegal," ujar Suriansyah, Kamis 22 April 2021.

"Tentu perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dan pusat karena kepulangan mereka beresiko membawa covid 19 yang mungkin saja varian baru, selain dari yang Indonesia," imbuhnya.

Untuk mengatasi penyebaran covid 19 ini, lanjut Suriansyah, selayaknya diperbatasan disediakan alat untuk pendeteksi, baik PCR atau lainnya.

Baca juga: Menko PMK Sebut 40 Ribu PMI Masuk dari Malaysia, Ini Langkah yang Akan Dilakukan Satgas Covid-19

Karena jika tidak, kata politisi Gerindra ini, maka resiko penyebaran di kampung halaman mereka akan sangat tinggi karena apabila mereka kembali ke daerah masing-masing akan berinteraksi secara kuat dengan masyarakat, terutama keluarga dan handai taulannya.

"selayaknya pada musim seperti ini disediakan tenaga kesehatan, relawan dari TNI/Polri untuk menangani pencegahan penyebaran penyakit covid 19 dengan menyediakan alat deteksi, dan petugasnya dilengkapi APD," paparnya.

"Jika perlu dibuatkan satgas dari tenaga kesehatan atau TNI/Polri untuk siaga di pintu perbatasan sehingga upaya pencegahan bisa lebih efektif," katanya.

Terkait dengan kembalinya TKI ilegal yang berpotensi melewati jalur tikus, atau jalan setapak, Suriansyah menyebut tentu jadi permasalahan sendiri. 

Namun ia mengimbau apabila terpaksa TKI tersebut masuk jalur non resmi seperti PLBN, sebaiknya satgas juga melayani mereka dengan mendeteksi terkait covid 19, perlakukanlah mereka seperti WNI.

Tidak kemudian karena ilegal memberikan hukuman kepada para TKI, sehingga tidak membawa virus tersebut ke kampung halamannya.

"Terhadap tenaga kesehatan dan TNI/Polri kami harapkan dapat memperlakukan TKI baik ilegal maupun legal secara manusiawi, karena bagaimana pun mereka warga negara kita yang mencari kehidupan di negara lain yang tidak mendapat sumber rezeki dari negara kita sendiri. Perlakukanlah mereka secara baik, karena mereka pahlawan devisa kita," katanya.

Selain daripada memang, dikatakannya, Perlu kebijakan dari Gubernur selaku satgas covid 19 di Provinsi Kalbar. 

Jika tidak ada cara-cara antisipatif dan kelonggaran bagi TKI ilegal yang masuk keluar lewat pintu tidak resmi maka faktor pencegahan akan menjadi sulit.

Sementara untuk pencegahan dikampung halaman, seharusnya Bupati dan Wali Kota membuat kebijakan khusus mengkarantina atau mengisolasi warganya yang kembali ke kampung halaman, sehingga resiko penyebaran covid bisa dicegah.

"Terkait upaya pencegahan ini, perlu juga dilakukan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, kodam, kepolisian dan KJRI. Seharusnya pihak KJRI tidak melepaskan begitu saja orang yang suspek atau beresiko menyebarkan covid 19, namun merawat terlebih dahulu dengan fasilitas kesehatan di KJRI atau Malaysia, karena jika tidak dilakukan, potensi lolos orang suspek akan besar," kata Suriansyah. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved