Breaking News:

Apa Itu Reshuffle Kabinet dan Apa Dasar Hukum Menteri-menteri Diangkat dan Diberhentikan Presiden?

Pemimpin pemerintahan atau pemimpin negara mengubah posisi pekerjaan para menteri sehingga menteri yang digeser atau diganti juga berubah tanggung jaw

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menteri hasil reshuffle jilid ke 2 seperti Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan sumpah jabatan pada acara pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu 27 Juli 2016. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM di teras belakang Istana Merdeka. 

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,

3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Tak hanya itu. Landasan hukum pelaksanaan reshuffle juga termuat dalam pasal 22 UU nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Baca juga: Reshuffle Kabinet 2021 Terbaru Presiden Jokowi Batal? Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini

Reshuffle Kabinet di Era Jokowi

Pada periode pertama sebagai presiden, Jokowi tercatat sudah tiga kali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Kebijakan reshuffle pertama kali yang dilakukan Kepala Negara dilakukan pada 12 Agustus 2015.

Atau sekitar 10 bulan setelah pelantikan Kabinet Indonesia Kerja pada 27 Oktober 2014.

Dalam reshuffle pertamanya, Jokowi merombak susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri (termasuk tiga menteri koordinator) dan sekretaris kabinet.

- Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno.

Baca juga: Kabar Duka, Kiper Timnas Indonesia di Piala AFF 1996 Listianto Raharjo Meninggal Dunia

Halaman
1234
Editor: Nasaruddin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved