Breaking News:

Apa Itu Reshuffle Kabinet dan Apa Dasar Hukum Menteri-menteri Diangkat dan Diberhentikan Presiden?

Pemimpin pemerintahan atau pemimpin negara mengubah posisi pekerjaan para menteri sehingga menteri yang digeser atau diganti juga berubah tanggung jaw

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menteri hasil reshuffle jilid ke 2 seperti Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan sumpah jabatan pada acara pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu 27 Juli 2016. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM di teras belakang Istana Merdeka. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Reshuffle kabinet adalah perubahan dalam anggota-anggota kabinet pemerintah, yang diputuskan oleh kepala pemerintahan (misal, perdana menteri atau presiden).

Merujuk laman badanbahasa.kemdikbud.go.id, reshuffle berarti perombakan kabinet.

Secara sederhana, reshuffle kabinet adalah penggantian Menteri yang dilakukan oleh Presiden.

Reshuffle kabinet terjadi ketika pemimpin politik melakukan perombakan atau pergantian para menteri dalam sebuah pemerintahan.

Pemimpin pemerintahan atau pemimpin negara mengubah posisi pekerjaan para menteri sehingga menteri yang digeser atau diganti juga berubah tanggung jawabnya.

Baca juga: Nama-nama Menteri Setelah Reshuffle Kabinet Indonesia Baru Jokowi Maruf Amin Rabu 23 Desember 2020

Akibat reshuffle kabinet adalah ada menteri yang diberi posisi pekerjaan berbeda dari sebelumnya, ada menteri yang kehilangan posisi kerjanya, ada menteri baru yang bergabung dengan kabinet.

Adapun dasar hukum menteri-menteri diangkat dan diberhentikan Presiden tertuang dalam pasal 17 UUD 1945.

Khususnya di pasal 17 ayat 2 dimana dinyatakan bahwa Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Berikut isi lengkap pasal 17 UUD 1945:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

Halaman
1234
Editor: Nasaruddin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved