Breaking News:

Koperasi Melancar Sejahtera Sampaikan Keluhan Kepada DPRD Landak

Koperasi Melancar Sejahtera menyampaikan keluhan kepada DPRD Landak, terkait perusahaan yang dianggapnya tidak adil karena perjanjian sebelum membuat

Penulis: Alfon Pardosi | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pertemuan Pengurus Koperasi Melancar Jaya dengan Ketua DPRD Landak 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Terkait dengan adanya permasalahan antara petani dan perusahaan PT Pratama Proetesindo (PP) atau Wilmar Group di wilayah Desa Pinyaho Dangku.

Koperasi Melancar Sejahtera menyampaikan keluhan kepada DPRD Landak, terkait perusahaan yang dianggapnya tidak adil karena perjanjian sebelum membuat perusahaan dan sudah berjalannya perusahaan tidak pas dengan yang dijanjikan. 

Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Kerja Ketua DPRD Landak Heri Saman yang turut didampingi Ketua Komisi A Cahya Tanus dan dihadiri oleh Pihak Koperasi Melancar Sejahtera Herkulanus Tayam dan beberapa pendampingnya.

Ketua DPRD Landak Heri Saman menyampaikan bahwa pihaknya menerima kedatangan dari Koperasi Petani Kelapa Sawit dilingkungan PT Pratama Proetesindo (PP) atau Wilmar Group, Koperasi Melancar Sejahtera.

Baca juga: Kabupaten Landak, Sintang, Ketapang Zona Oranye Penyebaran COVID 19

"Terkait kedatangan mereka yaitu menyampaikan bahwa terjadi persoalan di wilayah kebun, yaitu berkaitan tentang pola kemitraan yang dilaksanakan oleh PT PP dengan Koperasi Melancar Sejahtera, bahwa mereka keberatan karena proses pembangunan kebun di wilayah PT PP ini tidak sesuai kesepakatan," kata Heri Saman pada Selasa 20 April 2021.

Lanjutnya, saat mereka (perusahaan) membuka usaha di sana, kebun yang diserahkan ke masyarakat ini tidak sesuai harapan. Sementara harapan masyarakat dengan adanya kebun di sana mereka ingin mendapatkan hasil yang memadai.

"Selama ini hasilnya tidak ada, bahkan yang diploting itu tidak layak. Sehingga terjadi gejolak dimasyarakat dan masyarakat ingin menuntut agar diberi kesepakatan dan sudah berapa kali pertemuan mereka ingin mendapatkan kebun yang layak," papar Heri Saman.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD Landak sangat mendukung bila terjadi kesepakatan antara pihak perkebunan dan masyarakat yaitu untuk saling menguntungkan.

Untuk pihak perusahaan juga harus konsisten untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, dalam hal melaksanakan perkebunan terutama dalam pola kemitraan dan pola bagi hasil karena ini harus dipenuhi asas legalitas dan kepemilikan lahan yang harus dipenuhi.

"Agar tidak terjadinya multitafsir, karena adanya salah satu yang tidak dipenuhi oleh perusahaan," jelasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved