Breaking News:

Sejumlah Surat Suara Rusak Hampir Seluruh Bagian, Ini Penjelasan KPU Sekadau

Dari 65 TPS tersebut diketahui terdapat sejumlah surat suara yang tidak sah lantaran mengalami sobek yang hampir meliputi seluruh gambar wajah paslon.

TRIBUNPONTIANAK/MARPINA SINDIKA WULANDARI
Kondisi surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPU Sekadau. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Fenomena rusaknya surat suara dalam pemilihan umum tampaknya masih belum dapat teratasi secara tuntas. Begitupula yang terjadi di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten berjuluk Bumi Lawang Kuari itu diketahui sedang melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, terkait sengketa Pilkada Kabupaten Sekadau tahun 2020.

Dimana Kabupaten Sekadau yang mengalami sengketa Pilkada itu harus melakukan hitung ulang suara khusus untuk satu Kecamatan Belitang Hilir dengan total 65 TPS.

Hitung ulang tersebut dilakukan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau dengan rentang waktu 12- 21 April 2021.

Dari 65 TPS tersebut diketahui terdapat sejumlah surat suara yang tidak sah lantaran mengalami sobek yang hampir meliputi seluruh gambar wajah paslon.Baik paslon nomor urut 1 Aron-Subandrio maupun Paslon nomor urut 2 Rupinus-Aloysius.

Baca juga: Hitung Ulang Suara di Sekadau Memasuki Hari Ketiga, Dipastikan Selesai

Selain itu juga terdapat tanda silang di atau coretan di surat suara yang mengakibatkan tidak sahnya surat suara tersebut.

Menyikapi kejadian itu, Ketua KPU Sekadau, Drianus Saban menjelaskan sejatinya pihak penyelenggara pemilu, yakni KPU sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana menyampaikan hak suaranya dalam pemilihan umum.

"Sosialisasi masif kita lakukan, melalui media sosial. Tapi tatap muka memang kita batasi karena pandemi Covid-19," kata Saban.

Rusaknya surat suara tersebut, kata Saban tentu akan menjadi perbaikan bagi KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan.

"Dengan surat suara yang dicoret, disobek atau diberikan tanda. Itu menjadi surat suara yang tadinya sah menjadi tidak sah," Ujarnya.

Dirinya pun memastikan bahwa pendidikan politik memang sangat penting untuk masyarakat. Sehingga hal-hal serupa tidak terulang atau setidaknya berkurang dari waktu ke waktu.

"Edukasi politik, Pendidikan politik ini penting, Sosialisasi tidak hanya lewat penyelenggara pemilu saja, tetapi partai politik dan masyarakat juga bisa mensosialisasikan. Hal ini tidak hanya dibebankan kepada KPU. Dalam PKPU nomor 18 tahun 2020, juga sudah dijelaskan mengenai surat suara sah dan tidak sah," tandas Saban. (*)

Penulis: Marpina Sindika Wulandari
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved