Pemprov Kalbar Miliki 41 Paket Proyek Strategis, Leysandri : Inspektoran Punya Peran untuk Mengawasi

Adapun usulan paket tersebut antara lain tersebar di beberapa dinas di Pemprov Kalbar. Satu diantaranya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perm

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Sekda Kalbar saat memimpin Rapat Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar, Rabu 14 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah  Provinsi Kalimantan Barat mempunyai  41 paket proyek strategis tahun 2021, dengan nilai pagu total sekitar Rp 597,93 Miliar. 

Adapun usulan paket tersebut antara lain tersebar di beberapa dinas di Pemprov Kalbar. Satu diantaranya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar sebanyak 5 paket dengan nilai pagu total mencapai Rp 203,73 Milyar.

Kedua, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar sebanyak 28 paket dengan nilai pagu total mencapai Rp 321,91 Milyar.

Ketiga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar sebanyak 6 paket dengan nilai pagu total mencapai Rp 57,80 Milyar.

Baca juga: Satgas COVID 19 Kalbar Perbolehkan Pelaksanaan Pasar Juadah dengan Penerapan Prokes Ketat 

Keempat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar sebanyak 1 paket dengan nilai pagi mencapai Rp 5,1 Milyar.

Lalu kelima UPT Pembenihan Tanaman Pangan sebanyak 1 paket dengan nilai pagu mencapai Rp 9,3 Milyar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, A L Leysandri mengatakan Inspektorat Provinsi Kalbar mempunyai  bagian terpenting untuk mengawasi 41 paket proyek strategis pemerintah provinsi. 

Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin Rapat Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar, Rabu 14 April 2021.

Leysandri mengatakan ada regulasi permintaan untuk proyek strategis dalam rangka mengawasi jalannya pembangunan proyek-proyek strategis. 

Di sinilah, kata dia, Inspektorat Provinsi Kalbar harus berperan dan berfungsi mengawasi proyek-proyek strategis.

Jadi fungsi Inspektorat ini adalah menjadi bagian terpenting untuk bagaimana mengawasi proyek-proyek strategis. 

“Ini tentunya dalam rangka kita mengamankan kegiatan yang menjadi ikon prioritas pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Sekda Kalbar, Leysandri.

Dikatakannya, Inspektorat merupakan tangan kanan Kepala Daerah dalam rangka mengawal proyek strategis Provinsi. 

Hal ini disampaikannya jangan sampai diabaikan, sehingga nantinya Inspektorat betul-betul menjaga dalam rangka mengawal proyek strategis Provinsi," pintanya.

Ia berharap dengan Proyek Strategis ini yang mana yang paling urgent (mendesak) di tetapkan untuk menjadi suatu ukuran proyek strategis Pemprov Kalbar dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Masih kata Sekda Kalbar, Leysandri, selanjutnya pemerintah akan mempertimbangkan tiga usulan, misalnya usulan pertama lima paket, yang kedua 10, 20, atau 15. 

Dia menambahkan bahwa, untuk proyek strategis ini yang jelas pemerintah ingin menetapkan proyek strategis yang betul-betul mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

"Pertimbangannya ada di situ, karena yang menentukan Pak Gubernur. Kira-kira terkait apa saja proyek yang dapat mendorong perwujudan visi-misi beliau, terutama dalam bidang insfrastruktur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera," pungkasnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved