7 Mantan Guru Tunas Bangsa Minta Pesangon Dibayarkan, Pengadilan Negeri Pontianak Kabulkan Gugatan

"Mengingat hal ini kita diberikan informasi dari Disnaker Kabupaten Kubu Raya diinformasi bahwa kita semestinya harus diberikan pesangon. Namun, kita

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sejumlah mantan guru Sekolah Tunas Bangsa bersama Kuasa Hukum (tengah) menunjukkan hasil Gugatan yang dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada Senin 12 April 2021 kemarin. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Sejumlah mantan guru-guru Sekolah Tunas Bangsa yang terletak di Jl. Ahmad Yani II, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya diduga diberhentikan dengan alasan habis kontrak, meminta hak pesangon atas pengeluaran tersebut dapat dibayarkan.

Agung Hadi Prayogo satu diantara guru itu menceritakan bahwa, pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah guru-guru dengan alasan telah berakhir masa tugas.

Namun, mengingat pemberhentian tersebut. Kata Agung pihak sekolah harus membayar pesangon atas masa kerja yang dilakukan setiap guru.

"Pada awalnya karena terjadi pemutusan hubungan kerja antara guru-guru tunas bangsa yang dinyatakan berakhir masa tugasnya. Ada yang 20 tahun, 12 tahun. Jdi guru ini sudah diatas belasan tahun. Jadi ketika dinyatakan diberhentikan itu dengan alasan masa kontrak habis," ujarnya kepada Tribun, pada Selasa 13 April 2021.

"Mengingat hal ini kita diberikan informasi dari Disnaker Kabupaten Kubu Raya diinformasi bahwa kita semestinya harus diberikan pesangon. Namun, kita tidak bisa langsung menyatakan seperti sidang atau nuntut atau segala macam. Awalnya kita diminta untuk menghubungi mereka secara langsung," sambungnya.

Atas hak yang harus dipenuhi sekolah tersebut, ungkap Agung bahwa telah ada empat guru yang telah mencoba bernegosiasi kepada pemilik Yayasan Harapan Bersama.

Baca juga: Berapa Besaran Gaji Guru Non PNS di Pontianak, Berikut Penjelasannya

"Waktu itu ada empat guru yang memang langsung bernegosiasi dengan pemilik yayasan. Ketua yayasan juga ada disitu. Namun permintaan tersebut ditolak. Dengan alasan mereka tidak mau memberikan pesangon itu, karena dinilai guru-guru tidak berhak menerima pesangon," katanya.

Tidak berhenti disitu, Agung kemudian mengatakan bahwa pihak Disnaker Kabupaten Kubu Raya membantu untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak yayasan

"Dalam hal ini Yayasan Harapan Bersama atau Pimpinan Sekolah Tunas Bangsa. Cuman setelah tiga kali pemanggilan, mereka tidak hadir sama sekali. Bahkan pertemuan terakhir yang diharapkan untuk dapat bernegosiasi, justru mereka mengirim surat dari pengacara mereka, bahwa menyatakan tidak ada negosiasi. Intinya guru-guru tidak berhak menerima pesangon menurut mereka," tuturnya.

Tidak menerima tanggapan yang jelas, akhirnya para guru-guru tersebut melakukan penuntutan. Dan memberikan hak kuasa kepada kuasa hukum untuk melakukan tuntutan.

"Dari situ kita berproses hukum. Sampailah tanggal 23 Februari 2021 Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 14/EKS/2020/PHI.PN.PTK mengabulkan gugatan, dan melakukan sita eksekusi terhadap objek barang berupa satu buah kendaraan bus sekolah, dan satu buah mesin genset untuk melunasi hak guru-guru ini," terangnya.

Atas putusan yang telah dikeluarkan tersebut, pihak tergugat harus membayar hak para penggugat secara tunai dan sekaligus akibat putusnya hubungan kerja berupa uang pesangon senilai Rp 461.284 550 rupiah. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved