Breaking News:

BPKAD Ketapang Gelar Rakortek, Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Minta Pahami Permendagri 77

Kegiatan Rapat Teknis ini dilaksanakan secara virtual, Kamis 8 April 2021. Kegiatan itu diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga p

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
BPKAD Ketapang menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) terkait pengelolaan dan penata usahaan keuangan daerah seiring diimplementasikannya Peratutan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) terkait pengelolaan dan penata usahaan keuangan daerah seiring diimplementasikannya Peratutan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.

Kegiatan Rapat Teknis ini dilaksanakan secara virtual, Kamis 8 April 2021. Kegiatan itu diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga para Camat se-Kabupaten Ketapang. 

Dalam kesempatan tersebut hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Moh. Ardian sebagai Keynote Speech yang turut menyampaikan beberapa materi.

Baca juga: Pemkab Ketapang Komitmen Jaga Ketersediaan Bahan Pokok Selama Ramadan

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Moh. Ardian mengatakan kalau Permendagri 77 ini merupakan produk baru yang usianya baru memasuki 4 bulan sehingga harus bisa dipahami bersama terkait regulasi dan aturan yang ada di dalamnya.

Menurutnya, selama ini dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah sangat tinggi sehingga banyak regulasi yang di keluarkan sesuai kebutuhan.

"Selama ini Pemerindah Daerah lebih familiar dengan Permendagri 13, namun dengan banyak regulasi yang berkembang sesuai kebutuhan maka Kemendagri melihat perlu adanya Permendagri 77 ini," katanya. 

Sebelumnya, ada PP 12 namun masih bersifat umum sehingga diganti dengan Permendagri 77 yang tentunya jika dilihat dari pasal-pasal administratif jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya.

"Jadi Kemendagri menganggap perlu adanya Permendagri 77 ini agar implementasinya tidak disalah tafsirkan oleh pihak terkait sehingga Permendagri ini diharapkan bisa mengamankan para pihak secara administratif," ujar Ardian.

Ia menambahkan, menyikapi pasal terkait administratif berkurang di Permen 77 pihaknya telah menyiapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai gambaran kongkrit administratif dan semoga di Ketapang aktif dalam menggunakan SIPD.

"Karena tujuan SIPD untuk mengamankan adminisitratif selain itu juga ke depan untuk pertanggung jawaban digital dan saya sudah minta Direktur Perencanaan anggaran untuk menyiapkan regulasinya," terangnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved