Breaking News:

Lima Penambang Emas Tanpa Izin Meninggal Dunia Tertimbun Longsor di Perbatasan Singkawang-Bengkayang

Jangan sampai, gara-gara mencari sesuap nasi, mereka (penambang, red) kurang peduli dengan faktor keselamatannya

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Warga berkumpul menyaksikan proses pencarian para pekerja tambang yang menjadi korban tertimbun longsong. Kamis 1 April 2021 lalu. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG  - Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan perbatasan antara Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang menelan korban jiwa.

Sebanyak lima pekerja meninggal dunia tertimbun longsor. Peristiwa nahas ini terjadi pada Kamis 1 April 2021.

Kelima korban tersebut merupakan pekerja yang berasal dari Sanggau, Pontianak, Sambas, serta Singkawang.

Lurah Sagatani, Muhammad Naziri, mengatakan berdasarkan informasi yang dia terima, seluruh korban sudah berhasil ditemukan dan sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing.

Baca juga: Aktivitas PETI, Sumberanto : Pemerintah Tidak Boleh Tidak Mau Tahu

"Info yang didapat, semua korban sudah diambil keluarga mereka dan semua bukan warga kita (Sagatani,-red)," terang Naziri saat dikonfirmasi Tribun, Rabu 7 April 2021.

Naziri menerangkan, pihaknya selalu memberikan imbauan dan sosialisasi terkait PETI.

Hal tersebut dipertegas dengan lampiran imbauan yang dicap dan dintandatangani oleh dirinya.

Dalam lampiran itu berisikan larangan yang ditujukan kepada masyarakat dan bertuliskan 'Tidak Melakukan Aktivitas Pertambangan Ilegal Tanpa Izin (PETI)' dan 'Tidak melakukan Pertambangan Bahan Galian Golongan C tanpa Izin'. "Tiap tahun kita imbau dan sosialisasikan PETI," katanya.

Baca juga: Pemerintah Harap Masyarakat Tak Tergantung Hidup Dengan PETI

Naziri menerangkan, kejadian ini berada di wilayah abu-abu, lantaran patok batas belum ditentukan. "Belum pernah ada penentuan batas wilayah di daerah itu," katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bengkayang, AKP Antonius Trias Kuncorojati, saat dikonfirmasi mengatakan, masih terdapat polemik terkait lokasi kejadian.

"Karena dari provinsi sendiri belum mengeluarkan batas-batasnya," terangnya.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang Sumberanto Tjitra mengatakan, pemerintah berkewajiban memberika pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kota Singkawang.

Menurutnya, maraknya aktivtas pertambangan ilegal bukan hanya menyebabkan kerugian dari segi dampak lingkungan saja, namun keselamatan para pekerja juga harus diperhatikan.

"Jangan sampai, gara-gara mencari sesuap nasi, mereka (penambang, red) kurang peduli dengan faktor keselamatannya. Kalau mereka berada di dalam lubang tambang ini, tentu sangat berisiko jika tanahnya runtuh," kata Sumberanto.

Hal seperti ini, menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah. "Pemerintah tidak boleh tidak mau tahu terkait permasalahan ini, khususnya untuk di wilayah Kota Singkawang," katanya.

Dia berpendapat, pemerintah seharusnya bisa mengurus aturan untuk menjadikan pertambangan ilegal tersebut menjadi pertambangan rakyat yang legal.

"Tentunya dalam permasalahan pertambangan ini butuh perizinan. Pemerintah juga harus punya perhatian untuk mendidik dan membina masyarakat agar mereka bisa berjalan sesuai aturan yang ada," katanya. 

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved