Breaking News:

Burhan Sebut Bimtek SGDs Meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mempawah, Burhan, yang juga merupakan ketua penyelenggara kegiatan menyebutkan dasar Pelaksanaan Bimtek tersebut didasar

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Mempawah, Erlina, menyematkan tanda peserta Bimtek tata cara pengadaan barang atau jasa di desa dan penerapan sustainable development goals (SDGs) dalam penggunaan dana desa tahun 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Bupati Mempawah, Erlina, membuka bimbingan teknis tata cara pengadaan barang atau jasa di desa dan penerapan sustainable development goals (SDGs) dalam penggunaan dana desa tahun 2021.

Kegiatan tersebut dilaksankan di Hotel Mahkota Singkawang, Rabu 7 April 2021 malam.

Diketahui juga kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari 7 sampai 10 April 2021.

Kegiatan tersebut di hadiri Wakil Bupati Muhammad Pagi, Kadis Sosial Burhan, Kadis Kominfo Rudi, para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Mempawah.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mempawah, Burhan, yang juga merupakan ketua penyelenggara kegiatan menyebutkan dasar Pelaksanaan Bimtek tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," katanya, Kamis 8 April 2021.

Baca juga: Bupati Erlina Sebut Aparatur Pemerintahan Desa Harus Memahami dan Mentaati Regulasi

Lanjut setelah itu kata Burhan, berdasar juga pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

"Serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa," jelasnya.

Dikatakan Burhan, tujuan dari bimtek tersebut yakni untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa, serta BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Serta Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Aparatur Desa dan BPD tentang pengetahuan Pengadaan Barang dan Jasa agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya.

"Juga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Desa dan BPD dalam menentukan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa," jelasnya. (*)

Penulis: Ramadhan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved