Breaking News:

Sekda Sintang Minta Tertibkan Penggunaan Kendaraan Dinas, Termasuk Pensiunan dan Mantan Pejabat

Bagi para pensiunan atau mantan pejabat yang belum mengembalikan kendaraan dinasnya agar dilakukan pendekatan dan diberikan surat teguran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Sekda Sintang, Yosepha membuka pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang pada Rabu, 7 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang menertibkan kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai ketentuan.

"Khusus kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai ketentuan, saya minta dilakukan penertiban, buat teguran atau peringatan," pinta Yosepha saat membuka pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang pada Rabu, 7 April 2021.

Pada Pelatihan Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

Kendaraan dinas pensiunan ASN, termasuk, kendaraan dinas mantan pejabat yang belum dikembalikan juga diminta Sekda untuk ditertibkan, agar kedepan tidak menjadi persoalan.

Baca juga: Bupati Jarot Dukung Kegiatan Komunitas Petani Milenial Sintang Gelar Diklat

"Bagi para pensiunan atau mantan pejabat yang belum mengembalikan kendaraan dinasnya agar dilakukan pendekatan dan diberikan surat teguran atau peringatan untuk mengembalikan kendaraan tersebut, agar kedepan tidak menjadi persoalan bagi kita dan bagi mereka," harap Yosepha.

Terhadap tanah dan bangunan, Yosepha minta agar dilakukan pengamanan, baik pengamanan adminitrasi maupun pengamanan fisiknya.

"Tanah yang belum ada Sertipikat, segera usulkan ke BPKAD untuk proses pensertipikatan, pasang patok batas, pastikan luas dan batas tanahnya dan jangan lupa dipelihara/ditata keindahannya," tegasnya.

Selain itu, Yosepha minta agar pencatatan, pembukuan dan pelaporan dilakukan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku, surat-surat dan dokumen penting agar disimpan dengan baik sepanjang barang milik daerah masih digunakan.

Terhadap barang yang sudah rusak berat supaya diusulkan untuk dilakukan penghapusan agar tidak menjadi catatan tanpa manfaat.

"Itulah beberapa catatan penting yang menurut saya harus menjadi perhatian kita bersama, dan semoga melalui pelatihan teknis ini mampu menjawab beberapa catatan penting tersebut, khususnya terkait dengan penilaian, pencatatan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah," jelasnya. (*)

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved