Gubernur Sutarmidji Sebut Manajemen Sektor Pertambangan Hanya Sibuk Urus Bauksit

Namun Gubernur Sutarmidji mengatakan dirinya enggan mengikuti Rakor sampai selesai karena dianggapnya hanya sebatas omongan tanpa adanya realisasi.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Kepala ESDM Provinsi Kalbar Syarif Kamaruzaman menghadiri secara virtual acara Rapat Kordinasi bersama Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) di DAR Kantor Gubernur, Selasa 30 Maret 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan Kementrian ESDM selama ini hanya sekedar cerita saja terkait Pengusulan Pengelolaan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) tapi sampai saat ini tidak ada realisasi sama sekali.

Pada hari ini juga telah dilaksanakan Rakor dengan Kementrian yang dihadiri oleh Kepala ESDM Provinsi Kalbar Syarif Kamaruzaman secara virtual di DAR Kantor Gubernur, Selasa 30 Maret 2021.

Namun Gubernur Sutarmidji mengatakan dirinya enggan mengikuti Rakor sampai selesai karena dianggapnya hanya sebatas omongan tanpa adanya realisasi.

“Sudah lama kita ajukan WPR, tapi tak ada respon. Justru sekarang ini ESDM hampir semua kewenangan kita sudah tidak ada. Sekarang galian C saja masyarakat mengajukannya harus ke pusat,” ujar Sutarmidji, Selasa 30 Maret 2021.

Baca juga: Serahkan SK CPNS Kepada 28 Lulusan PKN STAN, Sutarmidji Sebut Kunci Kompetisi adalah Inovasi

Ia mengatakan terkait PETI banyak daerah yang telah mengusulkan menjadi WPR.
Namun sampai hari ini tidak ada persetujuan yang ada hanya kuota bauksit ditambah untuk satu tahun bisa 25 juta ton yang dieksport mentah.

“Nanti smelter dibangun, bisa-bisa bahan baku sudah tak ada. Ini manajemen sektor pertambangan jelek sekali,”tegasnya.

Ia mengatakan pusat hanya sibuk mengurus kuota bauksit saja, tidak ada mengurus yang lainnya.

“Seperti ada yang bilang Kalbar sudah teraliri listrik semua, dari mana itu bahkan masih ada ratusan desa yang belum teraliri listrik di Kalbar,”ujarnya.

Dikatakannya yang dilaporkan ke Presiden seakan-akan hanya Papua dan NTT. Padahal Kalbar juga perlu.

“Jadi kita bubarkan saja ESDM dan digabung ke Disperindag, dari pada susah,” pungkasnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved