Breaking News:

Wakil Ketua Komisi II Surati Kemendag, Minta Batalkan Rencana Impor Beras Satu Juta Ton

Untuk diketahui, surat yang dibuat politisi Hanura tersebut selain ditujukan ke Kemendag juga ditebuskan ke Gubernur Kalbar, dan Kepala Bulog RI.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Suib saat menunjukan surat yang akan dikirimnya kepada Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI untuk membatalkan rencana impor beras satu juta ton, Senin 29 Maret 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Suib membuat surat resmi kepada Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI untuk membatalkan rencana impor beras satu juta ton.

Menurut Suib, tidak tepat jika dilaksanakan impor beras sekarang ini ditengah jumlah stok yang banyak dan panen raya.

"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi II menyurati Kemendag untuk membatalkan wacana impor beras satu juta ton. Kenapa? Jika kita membaca hasil dari data yang dirilis Kementan, pada 18 maret 2021 stok beras untuk di Rumah Tangga hampir 4 juta ton, di penggilingan 3 juta ton, untuk di bulog ada 2 juta ton, di pasar yang sudah beredar berkisar satu juta ton. Ditambah dengan panen raya yang sedang berlangsung dari mulai januari sampai mei, diperkirakan stok akan bertambah. Sementara konsumsi nasional 2,5 juta ton perbulan," terangnya, Senin 29 Maret 2021.

Untuk diketahui, surat yang dibuat politisi Hanura tersebut selain ditujukan ke Kemendag juga ditebuskan ke Gubernur Kalbar, dan Kepala Bulog RI.

"Jika melihat data Kementan belum layak untuk mengimpor beras, maka sebaiknya Kemendag berfikir ulang dan tidak mengimpor, karena jika sudah mengimpor akan terganggu pasar lokal sehingga terganggu juga harga pasar petani," tambah Suib.

Baca juga: Politikus PDI-P Nilai Impor Beras Kebijakan Tidak Pro Petani

Lanjut dipaparkan Suib, mestinya pemerintah dapat menyerap beras dari petani lokal.

"Yang perlu kita junjung tinggi adalah produk petani lokal, kita kasihan ke mereka. Kecuali memang hitungannya dalam satu dua bulan stok sudah habis, dipersilahkanlah," terangnya.

Masih kata Suib, anggaran yang digunakan untuk mengimpor beras tersebut juga sangat besar.

Baca juga: Jelang Ramadan, Bulog Putussibau Jual Beras Fortivit 1 Kg Rp 17 Ribu

Anggaran tersebut, lanjutnya, jika dianggarkan untuk pertanian masyarakat tentu akan lebih bermanfaat.

"Jika beras perkilo dianggap Rp.6-7 ribu untuk impor, dikali satu juta ton maka Rp. 6-7 T. Sebaiknya uang yang seperti itu, dilakukan untuk menggunakan fasilitas para petani baik peralatan, pupuk dan sebagainya supaya lebih efektif meningkatkan produktifitas pertanian," terangnya.

"Jika mengimpor beras dengan alasan menstabilkan harga itu salah, karena stok sudah ada, tinggal jika memang ada spekulan menimbus beras, semua komponen harus bisa mengawasi dilapangan dan mendata secara rill dimana lumbung beras yang menumpuk agar diakomodir dan bisa tersalurkan di beberapa daerah," tambah dia.

Lebih lanjut, Suib juga berharap pihak terkait dalam hal ini antar Kementrian Perdagangan, Pertanian hingga Bulog mempunya data base, agar tidak ada perbedaan pendapat saat mengambil kebijakan.

"Saya juga minta ke Mendag, Mentan dan Bulog supaya ada program satu data yang bisa terhubungkan satu sama lain sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat seperti sekarang karena ketidaksingkronan data," tutup Suib. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved