Breaking News:

Teten Masduki Kunjungi CU, Puskopdit BKCU Kalimantan Harap Keberadaan CU Diakui oleh Pemerintah

Adapun yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Puskopdit BKCU Kalimantan, Edi Vinsensius Petebang terkait beberapa hal dan para anggota juga diberikan ke

TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki berkunjung ke Kantor Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) BKCU Kalimantan di Jalan Imam Bonjol Pontianak, Munggu 28 Oktober 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki berkunjung ke Kantor Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) BKCU Kalimantan di Jalan Imam Bonjol, Gg H Mursyid nomor 7-8 Pontianak, Minggu 28 Oktober 2021.

Adapun yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Puskopdit BKCU Kalimantan, Edi Vinsensius Petebang terkait beberapa hal dan para anggota juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala yang mereka rasakan selama ini. 

Ia mengatakan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (CU) kalau dibaca pada  Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tidak pernah disebutkan.  Padahal De Facto ada di Kalbar.

Baca juga: Teten Masduki Dorong Kredit Union (CU) di Kalbar Merambah ke Sektor Lain Libatkan Anggota Aktif 

“Bahkan di Kalbar penghasilannya hampir 9 Triliun belum lagi di seluruh Indonesia dan memang punya ke khasan yang tidak bisa disamakan dengan koperasi simpan pinjam yang lain,” ujarnya.

Perbedaan tersebut diantaranya terhadap modal awal yang didapat berasal dari para anggota yang menabung dalam jangka waktu yang sudah lama. 

“Kami berharap ada surat edaran dari menteri bahwa Koperasi Simpan pinjam CU ini salah satu bentuk koperasi simpan pinjam. Kita hanya ingin pengakuan saja karena kalau dihitung secara usia juga sudah lama,” jelasnya.

Lalu yang kedua juga disampaikan terkait pajak atas bunga simpanan. Dikatakannya kalau sekarang bunga simpanan anggota Rp 240 ribu lebih 1000 dihitung menjadi Rp 241 ribu mestinya dihitung lebih 1000 saja. Karena kalau Rp 240 bebas pajak.

“Jadi terkait perhitungannya itu juga kami ajukan usulkan, karena Rp 240 ribu terlalu kecil. Jadi mohon dinaikan sekitar Rp 1 juta. Jadi  kalau simpanan anggota Rp 1 juta bisa dikenakan pajak keatasnya,” jelasnya.

Karena rata-rata anggota tetap yang ada tabungannya sudah  besar dan bukan tabungan sesaat bahkan ada yang audah menabung selama  26 tahun.

“Kita di Puskopdit ini kita juga fokus pada kelompok binaan, kita berharap Kementrian secara berkala memberikan Informasi  terkait kerja sama seperti kerjasama dengan Kimia Farma berkaitan dengan bahan baku. Jadi nanti kelompok binaan seperti petani bisa masuk dari situ,” jelasnya. 

Ia berharap Pemerintah tetap terus mendampingi dan melibatkan koperasi dalam berbagai hal sebagai bentuk dukungan.

Lanjutnya mengatakan bahwa adapun kendala lainnya yang dirasakan saat ini ketika ingin membuka cabang koperasi di kampung atau desa managernya harus bersertifikasi manager

“Sedangkan lembaga yang mewadahi sertifikasi manager baru ada di Jakarta. Harusnya diberikan keringanan misalkan minimal Koperasi tersebut sudah mengadakan RAT dan lainnya,” pungkasnya. (*)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved