Breaking News:

Holding BUMN Ultra Mikro, Serikat Pekerja Pegadaian Kalimantan Surati Presiden Minta Kaji Ulang

Pegadaian dianggap berhasil memenuhi tujuan utama kehadirannya di tengah-tengah masyarakat yakni lebih dekat dan mampu melayani dengan cepat pinjaman

IST
Serikat Pekerja (SP) Pegadaian Kalimantan menolak rencana holding untuk pembiayaan ultra mikro (UMi) yang menggabungkan tiga perusahaan BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah berencana membentuk holding BUMN untuk penguatan usaha ultra mikro. Bahkan, rencana ini didorong untuk segera dilakukan.

Holding BUMN untuk ultra mikro nantinya beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).

Pegadaian Aktif Sukseskan Program Vaksinasi Nasional Untuk Lansia

Gelombang penolakan rencana Holding atau perusahaan induk untuk pembiayaan ultra mikro (UMi) terus mengalir. Kali ini datang dari Serikat Pekerja (SP) Pegadaian Kalimantan.

Ketua DPD SP Pegadaian Kalimantan Muhammad Darjad menyatakan mendukung seluruh aksi DPP SP Pegadaian terhadap penolakan holding.

Termasuk mendukung aksi DPP SP melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo sebagai tindak lanjut penolakan tersebut.

Konsisten Bantu Masyarakat, Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga

"Kami mendukung langkah pemerintah terhadap aksi korporasi, namun kami sebagai operator Pegadaian, perlu juga diajak berdiskusi karena tentu kami juga punya harapan besar terhadap Pegadaian," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang dikutip tribunpontianak.co.id pada Jumat 25 Maret 2021.

Adapun dalam surat tersebut, SP Pegadaian meminta Presiden Jokowi mengkaji ulang dan mempertimbangkan beberapa hal sebelum melanjutkan rencana tersebut.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam surat tersebut, satu di antaranya mengenai Pegadaian merupakan perseroan yang tidak dapat diprivatisasi.

Rektor UPB Pontianak Teken MoU Dengan PT Pegadaian Area Pontianak

Bukan tanpa alasan DPD SP Pegadaian Kalimantan melakukan aksi penolakan holding.

Pasalnya, ada banyak pekerja di wilayahnya yang tidak setuju dengan rencana penyatuan tiga BUMN tersebut. Hal itu diperkuat dengan survei yang digelar Oktober 2020 lalu.

Melibatkan 596 responden yang tak lain pekerja Pegadaian, 93,6 persen bersikeras menolak rencana holding ultra mikro yang mendudukkan BRI sebagai induk perusahaan.

Genderang penolakan semakin lantang saat 596 responden ditanya status Pegadaian sebagai perusahaan BUMN akan hilang jika terjadi holding. Hasilnya, 96,3 persen menyatakan menolak.

UPB Pontianak Jalin Kerjasama dengan Pegadaian Area Kalbar, Dapatkan Tabungan Emas Pegadaian Gratis

Sementara itu menurut Muhammad Darjad, Pegadaian aset negara, usianya bahkan sudah 120 tahun dan dalam kondisi sehat.

Selama ini Pegadaian dianggap berhasil memenuhi tujuan utama kehadirannya di tengah-tengah masyarakat yakni lebih dekat dan mampu melayani dengan cepat pinjaman mulai dari Rp50 ribu.

"Sebagai organisasi karyawan DPD Serikat Pekerja Pegadaian Kalimantan selalu berkoordinasi dengan DPP SP untuk menentukan langkah-langkah berikutnya setelah RDP (rapat dengar pendapat, Red) terakhir Komisi VI dan XI DPR RI," imbuhnya. 

Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved